Karhutla Naik Hampir Delapan Kali Lipat, Perlukah Indonesia Mulai Pikirkan Pembakaran Terkendali?

Suara.com - Selama ini, kebijakan kebakaran hutan di Indonesia dibangun di atas satu prinsip yang tegas: api harus dicegah dan dipadamkan.

Namun ketika luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melonjak hampir delapan kali lipat pada awal 2026 dan musim kering diperkirakan masih akan berlanjut, muncul pertanyaan yang mulai mengemuka di kalangan peneliti: apakah strategi yang ada sudah cukup, atau justru perlu membuka ruang pada pendekatan pengelolaan risiko yang lebih beragam?

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla pada Januari–Mei 2026 mencapai 81.077 hektare, meningkat tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat 10.444 hektare.

Di saat bersamaan, pengaruh El Niño diperkirakan akan membuat kondisi semakin kering dalam beberapa bulan ke depan, menciptakan situasi yang selama ini berulang menjadi pola: titik panas meningkat, kebakaran meluas, lalu upaya pemadaman dilakukan ketika api sudah membesar.

Namun, apakah pendekatan ini ideal?

Dalam diskusi When Fire Can Heal: Prescribed Burning, El Niño, and Fire Management in Indonesia yang digelar Pusat Riset Ekologi (PRE) BRIN bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Bogor, sejumlah peneliti dan praktisi menawarkan satu pertanyaan yang selama ini jarang masuk ruang publik Indonesia: apakah pengelolaan kebakaran perlu bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi mengelola risiko sebelum api muncul?

Masalahnya bukan hanya cuaca

Kebakaran hutan di Indonesia sering kali dikaitkan dengan cuaca ekstrem atau musim kering. Namun, peneliti menilai narasi itu tidak sepenuhnya tepat.

Deputi Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mencatat hingga 8 Juni 2026 terdapat 2.312 titik panas di Indonesia. Riau menjadi wilayah dengan titik panas tertinggi, diikuti Kalimantan Barat dan Aceh.

Meski El Niño diprediksi memperbesar risiko, faktor iklim bukan satu-satunya penyebab.

Kepala PRE BRIN Asep Hidayat menegaskan sebagian besar karhutla tetap dipicu aktivitas manusia. Kondisi iklim yang lebih kering hanya memperbesar peluang api menyebar dan menjadi lebih sulit dikendalikan.

Artinya, kebakaran bukan peristiwa yang sepenuhnya alami. Ia adalah hasil pertemuan antara tekanan iklim, perubahan bentang alam, dan praktik pengelolaan lahan.

Karena itu, jika fokus hanya pada pemadaman saat kebakaran terjadi, Indonesia berisiko terus berada dalam pola respons yang sama setiap musim kering.

Ketika api dipakai untuk mencegah api

Di tengah meningkatnya risiko kebakaran, muncul pendekatan yang terdengar kontradiktif: menggunakan api untuk mengurangi ancaman kebakaran.

Metode tersebut dikenal sebagai prescribed burning atau pembakaran terkendali.

Prinsipnya sederhana: melakukan pembakaran secara sengaja, terbatas, dan terukur untuk mengurangi akumulasi bahan bakar alami seperti daun kering, semak, ranting, dan vegetasi yang mudah terbakar.

Pakar pengelolaan kebakaran dari organisasi lingkungan internasional The Nature Conservancy (TNC), McRee Anderson, menjelaskan praktik ini telah lama digunakan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.

Tujuannya bukan membuka lahan, melainkan menurunkan risiko kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

Di beberapa ekosistem, pembakaran terkendali juga disebut membantu regenerasi vegetasi, menekan spesies invasif, dan menjaga proses ekologis yang memang secara alami melibatkan api.

Pendekatan ini lahir dari satu kesadaran penting: tidak semua api identik dengan bencana. Tetapi, itu bukan berarti semua tempat cocok menggunakan metode yang sama. Mengapa Indonesia tidak bisa menyalin begitu saja?

Di sinilah konteks Indonesia menjadi penting.

Selama ini, kebijakan nasional cenderung menggunakan pendekatan zero burning atau larangan pembakaran sebagai strategi utama pencegahan karhutla.

Pakar kebakaran hutan dan lahan Israr Albar menilai pendekatan tersebut tetap relevan, tetapi ruang diskusi mengenai metode lain tetap terbuka dalam batas regulasi yang ada.

Menurut dia, pembakaran terkendali mungkin dapat dipertimbangkan pada lahan bermineral dengan syarat pengawasan dan perencanaan yang sangat ketat.

Namun ada satu batas yang ditegaskan berulang kali oleh para peneliti: gambut tidak boleh dibakar.

Pakar gambut tropis Universitas Tanjungpura, Gusti Zakaria Anshari, mengingatkan bahwa kebakaran gambut memiliki karakter berbeda dari kebakaran permukaan biasa.

Api bisa bergerak di bawah tanah, sulit dipadamkan, dan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Peneliti gambut YKAN, Nisa Novita, juga menunjukkan hasil kajian jangka panjang di Kalimantan yang menemukan hubungan konsisten antara El Niño, peningkatan frekuensi kebakaran, dan luas gambut yang terbakar.

Dari memadamkan menuju mengelola risiko

Diskusi mengenai pembakaran terkendali pada akhirnya bukan tentang memilih membakar atau melarang.

Yang sedang diperdebatkan adalah bagaimana Indonesia membangun strategi pengelolaan kebakaran yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Itu berarti memperkuat peringatan dini, menjaga kelembapan lanskap, memulihkan ekosistem yang rusak, mengurangi bahan bakar alami secara aman, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan.

Karhutla yang meningkat hampir delapan kali lipat tahun ini menunjukkan satu hal: pendekatan lama belum cukup.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kebakaran akan datang, tetapi apakah Indonesia siap mengelola risikonya sebelum api muncul.