-
Iran memprioritaskan penghapusan total sanksi ekonomi dalam perundingan 60 hari bersama Amerika Serikat.
-
Tuntutan Tehran mencakup pembatalan resmi seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi IAEA.
-
Kombinasi embargo asing, korupsi, dan inflasi tinggi sebelumnya telah menghancurkan struktur perekonomian Iran.
Suara.com - Sanksi Ekonomi Iran Menjadi Fokus Utama dalam Perundingan Intensif Pasca-Kesepakatan dengan Amerika Serikat
Tehran bersiap meluncurkan diplomasi agresif demi memulihkan urat nadi perekonomian domestik yang hancur akibat blokade internasional.
Pemerintah Iran menegaskan penghapusan seluruh embargo finansial menjadi harga mati dalam meja perundingan terbaru bersama Amerika Serikat.

Langkah strategis ini menandai babak baru konfrontasi diplomatik kedua negara setelah penandatanganan perjanjian perdamaian formal.
Tehran tidak lagi sekadar menuntut kelonggaran formal, melainkan pembersihan total semua hambatan perdagangan global.
Target ambisius tersebut akan diperjuangkan dalam negosiasi maraton yang dijadwalkan berlangsung selama 60 hari ke depan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran secara terbuka mengonfirmasi prioritas utama ini kepada saluran berita resmi milik pemerintah.

“Kami memiliki beberapa isu untuk ditangani. Yang pertama adalah penghentian semua sanksi terhadap Republik Islam Iran,” ujar Kazem Gharibabadi dikutip dari CNN, Senin (15/6/2026).
Pernyataan tegas tersebut mencerminkan posisi tawar Tehran yang enggan berkompromi terkait hak kedaulatan ekonomi mereka.
Diplomat senior ini juga menegaskan bahwa pemulihan hubungan perdagangan harus mencakup pembatalan produk hukum multilateral.
Menurutnya, pelonggaran blokade wajib menyertakan “penghentian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi Dewan Gubernur IAEA,” tambahnya.
Langkah diplomasi tingkat tinggi ini menjadi sangat mendesak mengingat kondisi internal Iran yang kian memprihatinkan.
Tehran saat ini tercatat sebagai salah satu wilayah yang paling terisolasi dari sistem keuangan modern dunia.
Jauh sebelum ketegangan militer memuncak, kombinasi sanksi asing, inflasi ekstrem, dan korupsi sistemik telah meremukkan kesejahteraan warga.
Meja perundingan 2 bulan ini menjadi pertaruhan terakhir bagi stabilitas sosial dan pemulihan ekonomi di kawasan.