BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp343 M ke DPR, Bangun Pusat Diklat untuk Pejabat hingga Paskibraka

Suara.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp141 miliar masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menjalankan program penguatan ideologi di tanah air. Terkait hal tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp370,4 miliar serta anggaran khusus pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebesar Rp343 miliar. 

Hal itu disampaikan Yudian dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). 

Yudian memaparkan bahwa berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, BPIP memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp141.069.079.000. Namun, mayoritas dana tersebut terserap untuk urusan operasional internal. 

"Pagu indikatif tersebut hanya dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp88,1 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp42,8 miliar, serta program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang hanya tersisa Rp10 miliar, itu pun untuk kegiatan Paskibraka," ujar Yudian di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII. 

Mengingat keterbatasan tersebut, Yudian menyatakan telah bersurat kepada Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas untuk memohon tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928. 

Tambahan tersebut rencananya akan dialokasikan ke dalam dua kategori besar: 

Program Dukungan Manajemen (Rp131,1 Miliar): Meliputi peningkatan SDM, manajemen aset, pengawasan, reformasi birokrasi, serta teknologi informasi. 

Program PIP (Rp239,3 Miliar): Meliputi sosialisasi pengarusutamaan Pancasila, penyelarasan regulasi agar selaras dengan nilai Pancasila, standarisasi materi PIP, hingga sertifikasi pengajar diklat. 

Selain tambahan anggaran operasional dan program, Kepala BPIP juga mengungkapkan kebutuhan mendesak akan sarana fisik berupa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. 

"Saat ini kami memiliki kebutuhan untuk tempat pelaksanaan diklat PIP. Kami mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pusat diklat dengan kebutuhan lahan sekitar 7 hektar," jelasnya. 

Proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp343 miliar ini diproyeksikan menjadi pusat pelatihan bagi 20.767 pejabat pimpinan tinggi (pratama dan madya) dari seluruh Indonesia. 

Selain itu, fasilitas ini juga akan digunakan sebagai tempat pemusatan latihan calon Paskibraka tingkat pusat yang membutuhkan lapangan dan ruang diklat yang memadai. 

"Kami sampaikan usulan ini dengan penuh kerendahan hati untuk mendukung penguatan pelembagaan Pancasila dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila di masa depan," pungkasnya.