Tiyo Ardianto Ungkap Kronologi Dugaan Pemasangan Alat Pelacak, Sebut Sudah Diintai Sejak di Semarang

Vania Rossa, Hiskia Andika Weadcaksana

Senin, 15 Juni 2026 | 15:03 WIB
Tiyo Ardianto Ungkap Kronologi Dugaan Pemasangan Alat Pelacak, Sebut Sudah Diintai Sejak di Semarang
Mantan Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto. (Suara.com/Hiskia)
baca 10 detik
  • Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menemukan dua alat pelacak pada mobil yang digunakannya selama perjalanan Yogyakarta-Semarang.
  • Tiyo menduga alat pelacak tersebut dipasang untuk meneror dirinya setelah ia mengikuti agenda diskusi dan aksi demonstrasi.
  • Polda DIY belum menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut namun mempersilakan Tiyo untuk segera melapor secara prosedural.

"Itu terkonfirmasi melalui PBX Finder yang ada di HP. Saya cek, ternyata alat itu sudah dipasang sejak Jumat malam, 12 Juni. Pertama kali dicek oleh pemilik alat itu pukul 19.55, saat saya masih berada di hotel di Semarang," tuturnya.

Tegaskan Mobil Bukan Miliknya

Tiyo juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait mobil yang digunakannya. Ia menegaskan kendaraan tersebut bukan milik pribadi, melainkan dipinjamkan oleh saudaranya karena khawatir terhadap keselamatannya.

"Itu bukan mobil saya. Itu adalah mobil yang dipinjamkan oleh saudara yang prihatin sekaligus peduli pada keselamatan saya," tegasnya.

Ia menduga pemasangan alat pelacak tersebut merupakan bentuk teror yang sengaja dilakukan agar dirinya mengetahui sedang dipantau.

"Saya kira justru di situlah letak terornya, bahwa ini sengaja dipasang untuk saya ketahui. Supaya menjadi alarm bagi diri saya bahwa ke mana pun saya pergi ada orang-orang yang tahu, ada orang-orang yang mengamati," katanya.

Saat ini, Tiyo mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh.

"Saya sedang mempertimbangkan untuk melapor sembari melakukan investigasi secara mandiri," tambahnya.

Polda DIY: Silakan Lapor

baca juga

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kombes Pol Ihsan, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan pemasangan alat pelacak tersebut.

"Terkait informasi tersebut, kami sampaikan bahwa hingga saat ini Polda DIY belum menerima laporan resmi dari pihak yang bersangkutan," kata Ihsan.

Meski demikian, ia menyebut kepolisian telah melakukan pemantauan awal terhadap informasi yang beredar di publik.

Ihsan juga mempersilakan Tiyo atau pihak lain yang merasa dirugikan untuk membuat laporan resmi agar penyelidikan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.

"Kami mempersilakan Saudara Tiyo atau pihak yang dirugikan untuk segera membuat laporan resmi ke Polda DIY. Laporan tersebut penting sebagai dasar hukum bagi kami untuk melakukan penyelidikan secara prosedural, objektif, dan mendalam," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kunjungan Presiden Jerman dan Demo Mahasiswa Digelar Bersamaan, 6.675 Personel Gabungan Disiagakan

Kunjungan Presiden Jerman dan Demo Mahasiswa Digelar Bersamaan, 6.675 Personel Gabungan Disiagakan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:36 WIB

Anggaran Jumbo Tapi Kalah dari Aplikasi Ojol, Pakar UGM Kritik Sistem Administrasi Demo Polri

Anggaran Jumbo Tapi Kalah dari Aplikasi Ojol, Pakar UGM Kritik Sistem Administrasi Demo Polri

News | Senin, 15 Juni 2026 | 12:36 WIB

#TataUlangIndonesia! Mahasiswa Demo di Istana dan DPR Bawa 20 Tuntutan

#TataUlangIndonesia! Mahasiswa Demo di Istana dan DPR Bawa 20 Tuntutan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 09:38 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×