Bahaya Konflik Kepentingan di Balik Dana Pribadi Prabowo untuk Diplomasi Luar Negeri

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana pribadi dalam membiayai sejumlah agenda kenegaraan, termasuk diplomasi luar negeri, memicu kekhawatiran serius dari para pakar hukum.

Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, memperingatkan adanya resiko besar terkait konflik kepentingan dan potensi kebijakan negara yang "disetir" oleh pihak penyumbang dana.

Saleh menjelaskan, bahwa meski niatnya terlihat baik, secara hukum tata kelola keuangan negara, penggunaan dana non-APBN untuk urusan negara harus melalui mekanisme yang transparan.

Jika Presiden ingin menggunakan dana pribadi, dana tersebut seharusnya dituangkan dalam skema hibah negara.

"Silahkan tuangkan dalam bentuk hibah negara. Jadi dana itu diajukan sebagai hibah, itu sudah ada peraturannya, peraturan Menteri Keuangan tentang hibah. Lalu kemudian nanti didaftarkan ada akta perjanjian hibah antara pemerintah dengan pemerhibah, lalu dimasukan dalam kas negara, lalu dibelanjakan,” ujar Saleh seperti disampaikan saat Podcast di kantor Suara.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Saleh menyoroti potensi munculnya balas budi politik atau bisnis jika sumber dana tersebut berasal dari yayasan perusahaan atau pihak ketiga tertentu.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada masa awal piloting banyak menggunakan dana sponsor dari perusahaan.

Dampaknya, menurut Saleh, perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi mendapatkan privilege atau hak istimewa dalam pengadaan bahan baku program pemerintah. Hal ini dinilai merusak iklim kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha.

"Diplomasi Prabowo di luar negeri itu berkaitan dengan kegiatan bisnis, berkaitan dengan kepentingan kenegaraan juga ada. Nah kita sangat khawatir ke program-program atau kunjungan itu justru dibiayai oleh barangkali perusahaan atau afiliator tertentu yang terafiliasi dengan pemerintah," ungkapnya.

Kebijakan Luar Negeri Berisiko Disetir

Lebih lanjut, Saleh menekankan bahaya yang mengintai jika diplomasi tingkat tinggi seperti pertemuan dengan pengusaha di Amerika Serikat atau perjanjian perdagangan resiprokal dibiayai oleh dana pribadi yang tidak jelas asal-usulnya.

Ia menilai, keputusan politik yang lahir dari kunjungan tersebut memiliki potensi besar untuk hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti kroni atau keluarga, alih-alih kepentingan rakyat banyak.

“Keputusan-keputusan politik nanti punya potensi menguntungkan pihak tertentu, entah itu pengusaha di Indonesia, entah itu kroni, entah itu keluarga. Makanya kalau dia menggunakan skema APBN kita bisa minta pertanggung jawaban,” ujarnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Saleh menantang Sekretaris Kabinet dan jajaran pemerintahan Prabowo untuk berani membuka rincian anggaran yang diklaim menggunakan dana pribadi tersebut.

"Kita bilang, kalau Teddy berani, buka angkanya. Komponennya apa saja yang didanai dana pribadi Prabowo, entah pesawat, entah hotel, entah kunjungan-kunjungan konsumsi dan sebagainya. Coba dibuka kalau berani. Nah pertanyaannya belum dibuka sampai hari ini,” tantangnya. (Reporter: Tsabita Aulia)