REGIONAL:
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyatakan pendanaan program Makan Bergizi Gratis bersumber dari anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun pada tahun 2027 untuk menyasar 81,5 juta penerima manfaat program tersebut.
- Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi dan efisiensi anggaran, sementara pihak legislatif meminta anggaran pendidikan tidak dikurangi secara drastis.
Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Arum memastikan bahwa saat ini program MBG tersebut masih bersumber dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan.
"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya," ujar Arum saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Terkait proyeksi jangka panjang, BGN telah mendapatkan pagu indikatif untuk tahun 2027 sebesar Rp270.201.499.678.000.
Angka tersebut ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan berdasarkan penyusunan yang dilakukan pada era Dadan Hindayana, dengan target penerima manfaat mencapai 81,5 juta orang.
"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu 270.201.499.678.000 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," jelasnya.
Meski angka pagu indikatif telah keluar, Arum menekankan bahwa jumlah tersebut masih akan terus dievaluasi.
Pihak BGN tengah melakukan perhitungan ulang untuk mencari celah efisiensi, termasuk melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat.
"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kan mungkin diingat ya, Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih," tambahnya.
Di sisi lain, penggunaan pos anggaran pendidikan untuk program MBG ini mendapat sorotan dari legislatif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, berharap agar pemerintah tidak menggerus anggaran pendidikan demi menjalankan program makan gratis tersebut.
"Nah ini belum disampaikan ke kita. Memang pos-pos anggaran itu kan yang menentukan dari pemerintah. Bahwa diambil sebagai pos apa saya pribadi berharap tidak diambil dari pos pendidikan," kata Charles.
"Walaupun, ya tapi memang belum disampaikan ke kita sih terkait dengan hal itu," sambungnya.
TERPOPULER
