REGIONAL:
- BEM Bersatu menuding gerakan mahasiswa di Jakarta pada 16 Juni 2026 telah disusupi oleh kepentingan elite politik praktis.
- Temuan lapangan mengindikasikan adanya penggunaan fasilitas mewah serta koordinasi sistematis antara pimpinan aksi dan tokoh politik tertentu.
- BEM Bersatu mendesak mahasiswa kembali independen dan berhenti menjadi pion dalam agenda politik yang minim kajian substantif.
Suara.com - Eskalasi gerakan mahasiswa di Indonesia kembali memanas dengan munculnya tudingan serius mengenai adanya intervensi politik praktis.
Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu secara terbuka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk gerakan yang dianggap telah melenceng dari substansi perjuangan rakyat.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (16/6/2026), BEM Bersatu menegaskan posisi mereka untuk menjaga kemurnian suara mahasiswa.
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyoroti adanya indikasi kuat bahwa beberapa aksi belakangan ini tidak lagi murni membawa aspirasi masyarakat, melainkan telah disusupi oleh agenda elite politik tertentu yang ingin merebut kekuasaan.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula sebagaimana dilansir Antara.
Kritik tajam diarahkan pada kualitas aksi mahasiswa yang dinilai mengalami penurunan secara intelektual. BEM Bersatu melihat adanya fenomena aksi yang dilakukan tanpa kajian mendalam dan lemah dalam argumentasi.
Hal ini memicu kecurigaan bahwa massa hanya digerakkan oleh kepentingan sesaat tanpa memahami urgensi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat luas.
"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," katanya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah prioritas isu yang diangkat oleh kelompok mahasiswa tertentu.
Di saat pemerintah tengah menggulirkan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, justru muncul penolakan yang dianggap tidak berdasar pada data yang kuat.
BEM Bersatu menyayangkan adanya penolakan terhadap program yang bersifat sosial-ekonomi bagi masyarakat bawah.
"Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," kata Rahmat.
Dugaan keterlibatan aktor politik semakin menguat ketika BEM Bersatu membeberkan temuan lapangan terkait fasilitas yang digunakan dalam aksi.
Nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan jaringan politik yang berafiliasi dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia.
Temuan ini mencakup penggunaan kendaraan mewah yang terdaftar atas nama keluarga tokoh militer.
TERPOPULER