REGIONAL:
- BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026, untuk memprotes keberpihakan parlemen.
- Demonstran menyoroti sikap diam DPR terhadap kebijakan pemerintah serta fokus berlebihan pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Polri yang kontroversial.
- Massa menuntut stabilisasi ekonomi dan evaluasi program pemerintah, serta mengancam akan mengerahkan gelombang protes yang jauh lebih besar.
Suara.com - BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Mereka mengaku memilih lokasi tersebut karena menilai selama ini DPR tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang akan menjadi undang-undang.
"DPR satu bulan ini tidak menunjukkan sikap pro terhadap rakyat. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun suatu kementerian, DPR diam. Dan DPR berfokus hanya pada pembuatan RUU Polri,” kata Ketua BEM Trilogi, Farizal, Senin (15/6/2026).
Farizal menyampaikan bahwa DPR saat ini sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Menurutnya, DPR hanya menyoroti isu-isu populis yang menguntungkan banyak pihak.
"Namun kami sudah berteriak, DPR masih belum memberikan statement, DPR masih diam. Dan diam adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Farizal mengatakan, apabila aspirasi yang disampaikan dalam aksi kali ini tidak didengarkan, maka akan muncul gelombang massa yang lebih besar.
"Jangan salahkan kami kalau gelombang masyarakat, gelombang mahasiswa, gelombang masyarakat sipil bakal lebih besar daripada hari ini,” tandasnya.
Adapun tuntutan BEM SI Kerakyatan dalam aksi kali ini, yakni:
- Menstabilkan nilai tukar rupiah dengan menghentikan pemborosan APBN.
- Mengevaluasi program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Meminta Presiden dan pemerintah mengakui kegagalan dalam kepemimpinannya.
TERPOPULER
