Tolak Pidana LGBTQ, Koalisi Sipil: Jangan Alihkan Isu Korupsi MBG dan Rupiah!

Suara.com - Wacana pemberian sanksi pidana bagi individu LGBTQ dan pelarangan kampanye LGBTQ di media sosial menuai penolakan keras dari Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

Koalisi tersebut menilai gagasan yang didorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mendapat dukungan Komisi VIII DPR RI berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, mempersempit ruang demokrasi, serta mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang lebih mendesak.

Penolakan itu muncul setelah Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyarankan individu LGBTQ dikenai sanksi pidana agar menimbulkan efek jera.

Gagasan tersebut kemudian mendapat respons positif dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko yang mengusulkan regulasi khusus untuk melarang kampanye LGBTQ di media sosial.

Menurut Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi, arah pembahasan tersebut berpotensi melahirkan aturan yang tidak hanya menyasar individu LGBTQ, tetapi juga siapa pun yang menyuarakan hak-hak kelompok tersebut.

Koalisi menilai istilah "kampanye LGBTQ" sendiri tidak memiliki batasan yang jelas dan rentan digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ," tulis Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Mereka menilai tuduhan semacam itu kerap lahir dari bias yang menyamakan isu LGBTQ dengan pornografi, penyimpangan seksual, atau ideologi berbahaya.

Koalisi juga menyoroti maraknya narasi yang mendorong penghukuman terhadap kelompok LGBTQ. Menurut mereka, pola tersebut justru dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang berisiko memicu tindakan diskriminasi dan kekerasan.

"Nyatanya, narasi publik yang menghina dan memojokkan individu LGBTQ untuk mendukung penghukuman adalah ujaran kebencian yang sudah dilarang oleh berbagai instrumen hukum, termasuk dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015," tulis mereka.

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM mengingatkan bahwa gelombang ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQ pada 2016 pernah berujung pada berbagai tindakan persekusi, mulai dari pengusiran, kekerasan, pembubaran acara hingga penolakan terhadap individu LGBTQ di berbagai daerah.

Mereka juga menyoroti munculnya akun-akun media sosial yang disebut aktif melakukan doxxing atau membocorkan data pribadi orang yang dianggap sebagai bagian dari kelompok LGBTQ.

Selain menilai wacana kriminalisasi bermasalah dari sisi HAM, koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan prioritas DPR dan pemerintah. Menurut mereka, isu tersebut justru mengaburkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak.

Mereka mencontohkan sejumlah isu yang saat ini membutuhkan perhatian serius, seperti dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ancaman inflasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Koalisi mengingatkan Komisi VIII DPR memiliki tugas yang jauh lebih luas dan mendesak, mulai dari urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, hingga pengawasan penyelenggaraan haji.

"Alih-alih membentuk regulasi yang menghardik hak-hak dasar individu LGBTQ, Komisi VIII diharapkan untuk fokus memastikan program-program jaminan sosial diterima secara tepat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang berjalan, termasuk dalam kasus korupsi BGN," tulis mereka.

Koalisi menegaskan negara seharusnya hadir melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk kelompok minoritas yang selama ini rentan mengalami diskriminasi.

"Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung," tulis mereka.

Menurut koalisi, langkah yang lebih mendesak justru memperkuat perlindungan hukum agar setiap warga negara terbebas dari diskriminasi dan ujaran kebencian, sekaligus mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Pernyataan tersebut didukung puluhan organisasi masyarakat sipil, di antaranya LBH Masyarakat, YLBHI, Arus Pelangi, HRWG, Solidaritas Perempuan, SGRC, Pelangi Nusantara, Sanggar Swara, hingga Women's March Jakarta.