REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Langkah tersebut diambil untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, serta mencegah praktik korupsi demi menjaga kepercayaan publik dan ekonomi.
- Pernyataan ini muncul setelah adanya audiensi pada 15 Juni 2026 bersama mahasiswa yang menuntut audit transparansi berbagai kebijakan.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tengah meningkatnya sorotan publik dan desakan mahasiswa agar program-program tersebut diaudit.
Menurut Gibran, perbaikan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai pembenahan tata kelola penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” ujar Gibran.
Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Sebelumnya, Gibran menerima perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dari satu jam itu mempertemukan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin dengan Wakil Presiden.
Usai audiensi, mahasiswa memberikan ultimatum selama lima hari kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, mengatakan Gibran mencatat seluruh aspirasi mahasiswa dalam sebuah buku kecil.
"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," kata Abdi.
Mahasiswa membagi tuntutan mereka ke dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.
Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa mendesak pembekuan sementara program MBG untuk dilakukan audit transparansi serta meminta pengalihan anggaran efisiensi untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pada klaster hukum, mereka meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
Sementara pada klaster moneter dan energi, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di sejumlah daerah.
Abdi menegaskan bahwa audiensi dengan Wakil Presiden bukan akhir dari gerakan mahasiswa. Mereka memberi batas waktu hingga Jumat (19/6/2026) bagi pemerintah untuk merespons tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan.
TERPOPULER