Guru Besar UI Bongkar Keanehan Program MBG, Data Stunting dan Lokasi Dapur Tak Nyambung

Rabu, 17 Juni 2026 | 16:35 WIB

Potret dapur MBG (bgn.go.id)

Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan mengkritik pemerintah karena merumuskan kebijakan publik tanpa didasarkan pada data empiris yang sistematis.
Ikhsan menyoroti ketidaktepatan desain Program Makan Bergizi Gratis karena distribusi dapur layanan tidak berfokus pada wilayah stunting tinggi.
Data per Juni 2026 menunjukkan konsentrasi dapur MBG terbanyak justru berada di Pulau Jawa yang memiliki prevalensi stunting rendah.

Suara.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Mohamad Ikhsan mengkritik proses perumusan sejumlah kebijakan publik yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ikhsan, teknokrasi tidak berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom atau kelompok ahli tertentu. Namun, kebijakan publik seharusnya lahir melalui proses yang sistematis dan berbasis bukti.

"Teknokrasi itu bukan berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom. Teknokrasi berarti keputusan publik itu harus dibuat melalui satu proses. Ada evidence dari data, ada analisis biaya dan manfaat, lalu konsultasi, lalu evaluasi alternatif, apa benar ini yang paling baik," kata Ikhsan dalam diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia mencontohkan Program MBG yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting. Menurut dia, tingginya angka stunting di Indonesia memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa desain kebijakan yang dipilih benar-benar menjadi jawaban atas masalah tersebut.

"Katakanlah misalnya MBG ini, kita sadar bahwa angka stunting di Indonesia tinggi. Tapi apa model MBG ini merupakan jawaban?" ujarnya.

Ikhsan secara khusus menyoroti distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menurutnya justru lebih banyak berada di wilayah dengan tingkat stunting relatif rendah.

"Dapurnya ternyata paling banyak di daerah-daerah yang stuntingnya rendah, ini enggak masuk akal. Ini karena proses pengambilan keputusannya itu, policy formulation-nya tidak berdasarkan evidence-based," tegasnya.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juni 2026 menunjukkan jumlah SPPG terbanyak memang terkonsentrasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.