Usai Terima Massa Aksi, Gibran Ajak Mahasiswa Kunker Pantau MBG dan Kopdes Merah Putih

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa sejumlah perwakilan mahasiswa untuk melakukan kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi,” kata Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis pagi (18/06/2026).

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah.

Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, Gibran ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada kesempatan yang sama, Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru [tanah air]. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujar Gibran.

Dia menyebut pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik,” ucap mantan Wali Kota Surakarta itu.

Dia berharap keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja ini bisa memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Adapun mahasiswa yang ikut Gibran dalam kunjungan ini ialah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah aksi digelar oleh mahasiswa dan masyarakat untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk soal program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Gibran juga sempat bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi pada Senin (15/6/2026) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Para mahasiswa tersebut menyampaikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, seusai audiensi tertutup bersama Gibran.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu mempertemukan perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin dengan Wapres Gibran untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi menyebut Gibran merespons tuntutan mahasiswa dengan mencatatnya dalam sebuah buku kecil.

"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini," kata Abdi.

Tuntutan mahasiswa terbagi dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.

Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa mendesak pembekuan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk audit transparansi, serta pengalihan anggaran efisiensi guna mensubsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) demi pendidikan tinggi yang terjangkau.

Pada klaster hukum, mahasiswa meminta pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Sementara di klaster moneter dan energi, mereka mendesak intervensi stabilitas Rupiah sekaligus pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Abdi menegaskan, audiensi ini bukan berarti gerakan mahasiswa mereda. Batas waktu pemenuhan tuntutan ditetapkan paling lambat Jumat (19/6/2026). Jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan dalam tenggat yang ditetapkan, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan.