REGIONAL:
- Mohamad Ikhsan mengingatkan pemerintah waspada ancaman El Nino yang berpotensi memicu krisis ekonomi serta krisis pangan nasional.
- Fenomena El Nino diprediksi berpeluang tinggi menyebabkan gagal panen dan lonjakan kemiskinan seperti peristiwa tahun 1997 silam.
- Pemerintah perlu menerapkan manajemen risiko strategis dalam mengantisipasi gangguan pasokan pangan serta meningkatkan kapasitas ketahanan listrik nasional.
Suara.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Mohamad Ikhsan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman El Nino yang berpotensi memicu krisis ekonomi, seperti yang pernah terjadi pada 1997.
Menurut Ikhsan, peluang terjadinya El Nino saat ini sangat tinggi sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini guna mengurangi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
"Satu yang sudah hampir pasti terjadi, 90 persen, itu adalah El Nino. Pertanyaannya apa kita siap?" kata Ikhsan dalam diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, El Nino berpotensi menyebabkan tanah menjadi lebih kering sehingga mengganggu produksi pangan nasional. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan akibat cuaca yang lebih kering.
Ikhsan mengingatkan bahwa El Nino menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi Indonesia pada 1997–1998. Menurutnya, lonjakan angka kemiskinan saat itu tidak semata-mata disebabkan oleh krisis moneter.
"Jangan lupa, tahun 97-98, kemiskinan itu 90 persen bukan karena krisis tapi karena El Nino yang menghancurkan produksi pertanian dan harga pangan yang melonjak tinggi."
Ia menambahkan, situasi tersebut semakin diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan harga kebutuhan pokok, terutama beras, melonjak tajam.
"Kemudian ditambah dengan kurs yang melemah yang kemudian menyebabkan harga beras pokok itu menjadi sangat mahal. Tapi root persoalannya itu ada di El Nino tahun 1997," ungkapnya.
Karena itu, Ikhsan menilai pemerintah perlu membuka berbagai opsi kebijakan untuk mengantisipasi dampak El Nino.
Menurutnya, pendekatan manajemen risiko harus menjadi prioritas agar gejolak harga pangan dan peningkatan angka kemiskinan dapat dicegah.
"Dari sisi risk management harusnya buka opsi selebar-lebarnya untuk memitigasi risiko itu," katanya.
Ia juga mengkritik munculnya retorika penolakan impor yang dinilai dapat mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan.
Selain ancaman El Nino, Ikhsan turut menyoroti persoalan ketahanan listrik nasional. Menurutnya, kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pusat data (data center), dan digitalisasi ekonomi.
"Nah kalau listrik itu enggak kebangun, jangankan 8 persen, 3 persen aja tumbuhnya susah," ujarnya.
Ikhsan mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Ia menilai, sering kali persoalan yang mendesak justru tidak dijawab dengan kebijakan yang sesuai dengan prioritas.
"Apakah dari segi teknokrasi pemerintah itu sudah prepare enggak terhadap ini? Jadi kadang-kadang prioritasnya apa yang harus dilakukan, yang dijawab apa, jadi enggak nyambung," kata Ikhsan.
TERPOPULER
