BP Taskin Dinilai Cuma Bagi-Bagi Jabatan, Celios Usulkan Dilebur ke Kementerian

Suara.com - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengusulkan agar Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dilebur ke kementerian lain. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut tumpang tindih dengan tugas sejumlah kementerian dan belum menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Media menilai BP Taskin tidak memiliki instrumen maupun anggaran yang memadai untuk menjalankan program percepatan pengentasan kemiskinan.

"BP Taskin itu sebetulnya secara politik hanya bagi-bagi jabatan saja. Instrumennya mereka enggak punya, mereka juga enggak punya anggaran yang signifikan, termasuk untuk implementasi program dan lain-lain," kata Media kepada Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal fungsi BP Taskin hanya sebatas sinkronisasi, integrasi, penyusunan master plan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, menurutnya, fungsi-fungsi tersebut sudah dijalankan oleh Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Jadi praktis hingga saat ini BP Taskin itu enggak ada kontribusinya sama sekali. Saya lihat dampaknya terhadap percepatan program pengentasan kemiskinan juga tidak terlihat," ujarnya.

Media menilai, selama ini publik lebih banyak melihat aktivitas seremonial dibandingkan hasil konkret dari BP Taskin.

"Yang terlihat di mata publik ya kunjungan lapangan, forum diskusi. Jadi hanya aktivitas birokrasi dan ini enggak mencerminkan hasil sama sekali. Apakah kemiskinan sekarang terjadi penurunan karena inovasi dari BP Taskin? Kan enggak juga. Jadi relatif sangat minim kontribusinya terhadap tata kelola pengentasan kemiskinan di Indonesia," katanya.

Karena itu, ia menyarankan agar BP Taskin dilebur ke kementerian yang memiliki tugas serupa, seperti Kementerian Sosial atau Bappenas.

"Jadi sebaiknya dievaluasi saja, mungkin dilebur ke Kementerian Sosial atau Bappenas. Itu jauh lebih baik ketimbang sekarang malah kontraproduktif dan jauh dari upaya mempercepat penyelesaian kemiskinan," ujar Media.
Minta Prabowo Evaluasi Budiman Sudjatmiko

Selain mengusulkan peleburan BP Taskin, Media juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya berkaitan dengan kinerja lembaga, tetapi juga menyangkut kontroversi Budiman saat berdiskusi dengan mahasiswa yang dinilai menjadi beban politik bagi pemerintah.

"Jadi saya kira Pak Budiman harus dievaluasi karena jangankan bicara kinerja, sekarang malah ribut-ribut kontroversi di kampus dan akhirnya justru memberikan tekanan politik kepada kabinet hari ini," katanya.

Media mempertanyakan capaian BP Taskin sejak dibentuk dan dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan nasional.

"Harus dilakukan evaluasi. Apa target dari BP Taskin yang sebenarnya sudah dicapai? Apa dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan? Karena praktis pejabat struktural di bawah BP Taskin juga tidak punya kemampuan setara Bappenas, setara Kementerian Sosial, bahkan juga tidak memiliki instrumen anggaran untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan," tuturnya.