- Pelaku UMKM dan PKL di Indonesia mengalami penurunan omzet akibat daya beli rendah serta kendala relokasi usaha.
- APKLI-P meluncurkan kanal komunikasi sebagai wadah aspirasi guna mendorong keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil nasional.
- Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan solusi konkret berupa bantuan modal, kebijakan strategis, dan dukungan digitalisasi usaha.
Suara.com - Pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima (PKL), dan UMKM tengah menghadapi tekanan berat akibat turunnya daya beli masyarakat.
Kondisi ini membuat omzet mereka merosot tajam, bahkan banyak yang bertahan hanya demi menjaga roda usaha tetap berputar dan membayar pekerja.
Selain persoalan penurunan pendapatan, pelaku usaha kecil juga dibayangi masalah relokasi dan penertiban.
Tidak sedikit pedagang mengaku kehilangan pelanggan setelah dipindahkan ke lokasi yang kurang strategis dan sepi pengunjung, ditambah keterbatasan akses permodalan.
Menjawab berbagai persoalan tersebut, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI-P) meluncurkan “Kanal Keluh Kesah Harapan Tantangan PKL UMKM Indonesia” yang dikemas dalam bentuk kanal komunikasi, kongkow, dan podcast ekonomi rakyat kecil.
“Kehadiran kanal ini menjadi solusi untuk mengurai adanya sumbatan di lapangan sehingga keperpihakan kepada pelaku usaha kecil bisa terwujud secara maksimal,” ujar Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, dalam keterangan tertulis
Ia menegaskan, tidak ada kepentingan lain dari inisiatif tersebut selain mendorong realisasi keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi rakyat kecil.
Menurutnya, dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap PKL dan UMKM sudah terlihat, namun implementasinya dinilai belum maksimal hingga ke lapak-lapak usaha.
“Kita tahu Presiden Prabowo sangat berpihak ke PKL UMKM, namun hingga saat ini belum maksimal hadir di lapak usaha ekonomi rakyat kecil,” kata Ali Mahsun.
Ia menambahkan, ke depan keberpihakan tersebut harus benar-benar diwujudkan agar PKL dan UMKM mampu berkembang dan menjadi pilar utama ekonomi nasional.
Hal ini juga dinilai penting dalam menyongsong bonus demografi 2030 dan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi ABNnews.id, Ali Akbar Soleman Batubara, turut memberikan testimoni terkait konsistensi perjuangan Ali Mahsun dalam membela kepentingan PKL dan UMKM.
“Segala daya dan upaya bahkan hingga jungkir balik dilakukan beliau untuk memperjuangkan pelaku ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.
Ali Akbar juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi pelaku usaha kecil, yakni persaingan dengan usaha bermodal besar serta dampak digitalisasi yang belum sepenuhnya menguntungkan mereka.
“Saat ini omzet mereka amblas karena persaingan dan digitalisasi yang mematikan usaha mereka,” katanya.