Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi

Suara.com - Pemerintah tengah melakukan proses revisi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan revisi tersebut tidak akan menganggu iklim investasi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan regulasi yang terjadi justru membantu para investor dengan kepastian hukum. Bukan justru menggerus kepercayaan mereka.

"Saya rasa nggak dong, justru investor harusnya merasa terbantu, pemilik modal merasa terbantu dengan aturan yang kita bikin. Karena kita juga harus melihat bahwa kebutuhan Ketenagakerjaan kita ini kan luar biasa besar sekali," kata Afriansyah dalam Deep Talk Podcast Suara.com.

Afriansyah berujar kebutuhan akan ketenagakerja beriringan antara kebutuhan para pengusaha dan pencari kerja.

"Nah kita tinggal mengatur nanti soal regulasi kesejahteraannya, misalkan jaminan sosial ya kan harus disiapkan oleh perusahaan outsourcing. Kemudian upah yang memang standar sesuai dengan regulasi yang sudah kita buat di tingkat masing-masing daerah," ujar dia.

"Jadi inilah harapan ke depan sehingga outsourcing ini bisa dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi ada keinginan teman-teman outsourcing dihapuskan," sambungnya.

Afriansyah memahami keresahan serikat pekerja terhadap sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja karena tidak ada jaminan hingga epastian hubungan pekerjaan.

"Nah ini yang sudah kita atur, regulasinya. Jadi justru pengusaha diuntungkan dengan adanya keinginan kita untuk memperbaiki regulasi ini," kata Afriansyah.

Ada Komplain

Afriansyah mengakui banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan terkait outsourcing. Keberadaan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dengan pengalaman di ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan.

Mengenai outsourcing, Afriansyah mengatakan memang ada komplain dari serikat pekerja dan buruh terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Padahal, kata Afriansyah, penerbitan Permen tersebut bukan dilakukan mendadak. Melainkan berdasarkan hasil kesepakatan tiga belah pihak melalui LKS Tripartit (Lembaga Kerja Sama Tripartit) yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh.

"Nah tetapi memang ada beberapa pihak yang tidak merasa puas, yang akhirnya minta agar Permen Nomor 7 ini direvisi atau diperbaiki, dengan alasan apa? Akhirnya kami dari Kementrian bertemu kembali, mengundang LKS tripnas untuk kita duduk bersama agar supaya apa-apa yang nanti diputuskan tidak lagi menjadi komplain banyak pihak," kata Afriansyah.

Ia menjelaskan saat ini proses revisi terhadap Permenaker sedang berlangsung dan akan dibangun atau dibuat oleh LKS tripnas.

"Jadi mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, tentunya kedepan seluruh regulasi ini bisa disepakati oleh semua pihak. Kita juga berharap ada rencana dari inisiatif DPR untuk melakukan perubahan undang-undang Ketenagakerjaan Ini sedang diinisiasi oleh DPR dan tentunya semua pihak yang kepentingan bisa memberikan saran dan masukan kepada DPR agar Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa lahir dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama," tutur Afriansyah.

Revisi Permen