Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menjelaskan mengapa pemerintah tidak memilih opsi menghapus sistem outsourcing, dan justru mempertimbangkan pembatasan hanya untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni catering, security, driver, dan cleaning Service.

Afriansyah menegaskan pembatasan tersebut bukan berarti memandang empat profesi tersebut sebagai pekerjaan yang rendah.

"Tapi memang pembatasan ini tentunya membuat, pertama tenaga alih daya atau outsourcing ini bisa termanfaatkan dengan baik. Yang kedua perusahaan pengguna pun itu bisa menggunakan tenaga outsourcing ini dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan," kata Afriansyah dalam podcast bersama Suara.com dikutip Senin (22/6/2026).

"Jadi prinsipnya tidak merugikan siapapun yang jelas juga tidak membuat iri siapapun," sambung Afriansyah.

Melalui diskusi dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, Afriansyah mengatakan pembatasan tersebut sebagai sebuah solusi dari tuntutan penghapusan sistem outsourcing.

"Tadinya kan ada rencana mau menghapuskan outsourcing. Nah itulah salah satu komunikasi saya dengan Said Iqbal bahwa saya rasa tidak bisa semua juga harus dihapus. Jadi diambillah jalan tengah, dibatasi lah jumlah jurusan atau bidang yang disepakatkan," ujar Afriansyah.

Revisi Permen

Sebelumnya, Said Iqbal mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya revisi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pekerjaan alih daya atau outsourcing.

Hal itu disampaikan Said Iqbal usai bertemu Afriansyah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita mengangkat isu Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Pak Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI Pak Dasco memang meminta untuk revisi. Karena Presiden konsen benar masalah tentang pekerjaan alih daya ini," kata Said Iqbal kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, Presiden memberikan perhatian serius terhadap persoalan outsourcing yang selama ini menjadi salah satu isu utama yang diperjuangkan kalangan buruh.

Dalam pertemuan dengan wamenaker, Said Iqbal juga menyampaikan pandangan kalangan buruh mengenai praktik outsourcing di Indonesia.

"Seperti kalian dengar kan, Pak Presiden menginginkan sebenarnya dihapus. Tapi tentu ada beberapa jenis pekerjaan penunjang yang masih memungkinkan untuk menggunakan pekerja alih daya. Itu yang tadi kita diskusi dengan Pak Wamen," ujarnya.

Presiden Partai Buruh itu turut menyampaikan usulan dari kalangan buruh berupa penggunaan tenaga alih daya sebaiknya hanya untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni catering, security, driver, dan cleaning Service.

"Di luar 4 itu, buruh menginginkan tidak menggunakan pekerja alih daya," imbuhnya

Namun, pembahasan terkait revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu masih akan dilanjutkan pada awal pekan depan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut Said Iqbal, dialog tersebut bertujuan mencari titik temu atas arah kebijakan yang diinginkan Presiden terkait pengaturan outsourcing.

"Apa yang diinginkan Presiden, gak boleh ada hambatan. Kalau ada hambatan komunikasi, kita duduk bareng-bareng," pungkasnya.