REGIONAL:
- Forum mahasiswa Universitas Bung Karno pada 22 Juni 2026 mengungkap kasus dugaan penerimaan uang oleh pengurus BEM.
- Ketua BEM FH Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang dari oknum polisi agar mahasiswa memindahkan titik lokasi aksi.
- Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban pihak terkait kepada rektorat dengan tenggat waktu sepuluh hari kerja sejak 20 Juni 2026.
Suara.com - Kasus penerimaan uang oleh sejumlah petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) terungkap setelah forum mahasiswa digelar pada Senin (22/6/2026), yang dipicu oleh perpecahan di antara BEM-BEM yang sebelumnya bersama-sama turun ke jalan.
Perpecahan terjadi di antara BEM FISIP, BEM FH, BEM FEB, dan BEM Fakultas Teknik setelah pertemuan sejumlah pengurus BEM dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik kecurigaan luas di kalangan mahasiswa.
Desakan transparansi kemudian mengalir deras melalui akun-akun media sosial yang menuntut kejelasan atas pertemuan tersebut.
"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan, seperti bagaimana mereka bisa bertemu, mengapa mereka mau bertemu, dan mengapa Gibran memilih menemui mahasiswa UBK," ungkap Na'ilah Panrita Hartono, mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Selasa (23/6/2026).
Akibat tekanan yang semakin kuat, para BEM akhirnya sepakat menggelar forum terbuka pada Senin kemarin.
Pada saat forum berlangsung, BEM FISIP dan BEM Teknik lebih dulu hadir, sementara BEM FH dan BEM FEB datang terlambat karena sebagian pengurusnya tengah menggelar rapat internal bersama kepala program studi.
Ketua BEM FH, Muhammad Abdimaludin, tidak hadir sejak awal forum, sehingga mahasiswa yang sudah berkumpul semakin geram dan mendesak agar Abdi, sapaan akrabnya, segera datang untuk memberikan penjelasan.
"Mahasiswa menuntut agar Abdi dihadirkan karena sudah beredar kabar bahwa dirinya menerima sejumlah uang," kata Na'ilah.
Abdi akhirnya datang bersama beberapa rekannya dan mengakui menerima uang dari seorang polisi berinisial A'an, dengan dalih agar aksi mahasiswa dipindah dari Istana Negara ke gedung DPR RI.
"Menurut keterangannya, uang itu ditujukan agar Abdi dan kawan-kawan BEM tidak mengadakan aksi di depan Istana Negara, melainkan berpindah ke DPR RI," tutur Na'ilah.
Meski rencana pemindahan titik aksi itu tidak terlaksana dan mereka tetap bertahan di depan kawasan Patung Kuda, pengakuan atas penerimaan uang tersebut sudah cukup membuat mahasiswa geram.
"Terlepas apakah uang itu dimaksudkan untuk memindahkan titik aksi atau tujuan lain, mahasiswa sudah terlanjur kecewa karena dia menerima uang tersebut," ujar Na'ilah.
Satu per satu pihak yang diduga menerima uang datang ke forum; Rafi Bastian tiba satu hingga dua jam setelah Abdi, disusul Pujiono, sementara Rafli Maulana Akbar yang sempat hadir di awal tiba-tiba menghilang dari lokasi.
"Menurut saya, kemungkinan besar dia kabur untuk menghindari pertanggungjawaban," kata Na'ilah.
Forum yang turut disaksikan oleh Wakil Rektor III, Dekan FH, Kaprodi Fakultas Hukum, dan dosen FISIP itu akhirnya menghasilkan delapan tuntutan mahasiswa kepada pihak rektorat, dengan tenggat waktu 10 kali 24 jam terhitung sejak Senin, 20 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026.
TERPOPULER
