Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR

Suara.com - Pemerintah secara resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk dimasukkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tingkat global.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy, menjelaskan bahwa pembentukan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pemerintah bermaksud membentuk Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia,” kata Eddy dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, keberadaan pusat finansial internasional membutuhkan landasan hukum yang lebih spesifik dalam bentuk undang-undang tersendiri.

Meski belum masuk dalam daftar prioritas Prolegnas sebelumnya, pemerintah menilai terdapat urgensi nasional yang membuat pembahasan RUU ini perlu segera dilakukan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah memang memiliki kewenangan mengajukan RUU di luar daftar Prolegnas apabila terdapat kondisi tertentu yang dinilai mendesak.

“Maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas,” jelasnya.

Eddy menegaskan, kehadiran pusat finansial internasional diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak baru perekonomian nasional. Kawasan ini nantinya akan difokuskan sebagai pusat layanan jasa keuangan, pengembangan teknologi finansial, serta berbagai layanan penunjang sektor keuangan lainnya.

Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan diversifikasi ekonomi nasional.

“Untuk menyejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif dari sektor keuangan,” ujarnya.

RUU ini juga memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, mendorong inovasi sektor keuangan, serta menarik investasi dari pelaku usaha dalam dan luar negeri.

Selain itu, pusat finansial ini diharapkan dapat mendukung berbagai skema pembiayaan, mulai dari proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur, hingga pembiayaan berkelanjutan dan program penanganan perubahan iklim.

Eddy berharap DPR RI dapat menyetujui usulan tersebut agar pembentukan kerangka hukum bagi pusat finansial internasional dapat segera direalisasikan.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dimasukkan dalam evaluasi Prolegnas guna memberikan landasan hukum bagi pengembangan pusat finansial internasional serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan sektor keuangan nasional,” pungkasnya.