REGIONAL:
- Kongres Amerika Serikat meloloskan Resolusi Kewenangan Perang untuk membatasi keterlibatan militer sepihak presiden terhadap Republik Islam Iran.
- Resolusi yang disetujui Senat dan DPR ini bersifat simbolis serta tidak mengikat secara hukum bagi pemerintah.
- Langkah legislatif tersebut merupakan bentuk pengawasan Kongres terhadap kewenangan presiden dalam operasi militer di Timur Tengah.
Suara.com - Kongres Amerika Serikat mengambil langkah penting dengan meloloskan Resolusi Kewenangan Perang yang bertujuan membatasi keterlibatan militer Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran tanpa persetujuan legislatif.
Langkah tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian anggota Kongres terhadap kewenangan presiden dalam mengambil keputusan terkait operasi militer di luar negeri.
Senat AS yang dikuasai Partai Republik menyetujui rancangan resolusi tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil 50 berbanding 48.
Keputusan yang diambil pada Selasa itu tercapai setelah sejumlah senator Republik bergabung dengan anggota Demokrat untuk mendukung resolusi tersebut.
Menurut laporan BBC, resolusi serupa sebelumnya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada awal bulan ini dengan dukungan empat anggota Partai Republik dan seluruh anggota Demokrat dalam pemungutan suara 215-208.
Resolusi Bersifat Simbolis
![Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer ke wilayah Iran dengan menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas, kota pelabuhan strategis yang berada di dekat Selat Hormuz. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/28/82282-as-serang-bandar-abbas-iran.jpg)
Meski telah lolos di kedua kamar Kongres, resolusi tersebut bersifat simbolis dan tidak mengikat secara hukum karena tidak memerlukan tanda tangan presiden.
Pengesahan resolusi ini terjadi di tengah perdebatan mengenai keterlibatan militer AS di Timur Tengah dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Washington.
Sejumlah pengamat menilai langkah Kongres tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan militer oleh presiden.
Analis Timur Tengah Laura Blumenfeld mengatakan bahwa resolusi tersebut lebih bersifat peringatan politik dibanding instrumen hukum yang dapat secara langsung menghentikan operasi militer.
"Lebih merupakan tamparan di pergelangan tangan daripada borgol, karena tidak mengikat secara hukum," ujarnya.
Namun, Blumenfeld menilai inisiatif tersebut tetap mencerminkan pandangan sebagian masyarakat Amerika Serikat terkait kebijakan luar negeri pemerintah.
Upaya serupa juga pernah terjadi pada 2019 ketika Trump memveto resolusi Kongres yang meminta penghentian dukungan AS terhadap operasi militer terkait konflik di Yaman.
Dukungan Lintas Partai
Di tengah perdebatan tersebut, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada BBC bahwa tidak diperlukan penarikan pasukan karena kesepakatan gencatan senjata telah dicapai pada 7 April lalu.
TERPOPULER
