Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!

Suara.com - Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, membantah tudingan bahwa pemerintah melakukan pengondisian terhadap aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kurnia menegaskan, pemerintah tidak pernah mengarahkan ataupun mengatur aksi dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Terkait dengan dugaan ada pengondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar, karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," kata Kurnia di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Kurnia, pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut," katanya.

Ia menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pembenahan pelaksanaan Program MBG, termasuk sejumlah perbaikan yang tengah dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis sembari itu juga perbaikan-perbaikan sembari dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," ungkapnya.

Pernyataan Bakom RI disampaikan di tengah sorotan publik terkait dugaan adanya pengondisian aksi dukungan terhadap MBG di berbagai daerah. Salah satunya yang melibatkan siswa SD dan SMP di Batam.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai narasi bahwa anak-anak turun ke jalan atas kemauan sendiri merupakan bentuk manipulasi opini.

Menurut Agus, anak-anak belum memahami substansi Program MBG sehingga pelibatan mereka dalam aksi dukungan dinilai tidak tepat. Ia menegaskan anak-anak tidak seharusnya dibawa ke dalam ruang demonstrasi atau kepentingan politik orang dewasa.

Sorotan terhadap aksi-aksi dukungan terhadap MBG tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai dugaan mobilisasi massa dan standar kebebasan berekspresi dalam ruang publik.