- Dinas Pendidikan Kota Batam menginisiasi aksi pawai siswa SD dan SMP untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
- Pengamat kebijakan publik menilai pelibatan anak dalam aksi tersebut merupakan bentuk manipulasi opini serta propaganda orang dewasa.
- Mobilisasi siswa di Batam dianggap menyesatkan publik dan melanggar prinsip perlindungan anak dalam ranah politik praktis.
Suara.com - Klaim bahwa siswa SD dan SMP di Batam turun ke jalan atas dasar keinginan sendiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bentuk manipulasi opini. Anak-anak disebut belum memiliki kapasitas untuk memahami esensi dari program nasional tersebut.
Sorotan ini muncul menyusul aksi pawai siswa sekolah di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Batam yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.
Pihak dinas berkilah kehadiran siswa di jalanan murni sukarela dan tanpa paksaan. Namun, pembelaan tersebut langsung dipatahkan.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menyatakan bahwa narasi "anak-anak menginginkan dan mendukung MBG" adalah bentuk pelintiran opini yang tidak mendidik.
Anak-anak sekolah dinilai hanya dijadikan tameng oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan propaganda orang dewasa.
"Enggak, anak-anak enggak tahu apa itu MBG. Yang tahu orang tuanya. Jadi jangan dipelintir-pelintir anak-anak yang mau, enggak. Itu orang tuanya," kata Agus Pambagio kepada Suara.com saat dihubungi pada Rabu (24/6/2026).
Lebih lanjut, Agus menilai mobilisasi siswa di bawah umur untuk aksi jalanan ini merupakan tindakan yang sangat menyesatkan publik.
Hal tersebut tidak hanya membohongi masyarakat, tetapi juga memberikan contoh pendidikan moral yang buruk bagi tumbuh kembang anak.
"Ya menyesatkan kan, mendidik anak-anak enggak bener kan. Dan memberikan informasi yang tidak betul pada publik. Itu kan enggak boleh anak-anak diajak demo. Apa tujuannya? Emang anak-anak sudah tahu tujuan demo? Kan enggak," tambahnya.
Ia meminta agar publik tidak terjebak dalam dalih pihak penyelenggara yang menyatakan aksi tersebut aman dan sekadar ajakan biasa.
Menurutnya, membawa anak-anak ke ranah politik praktis atau aksi massa murni merupakan kesalahan mutlak dari orang dewasa yang mengaturnya.
Agus menegaskan, hukum perlindungan anak tidak mengenal kompromi atau alasan pembenaran yang dicari-cari.
"Enggak usah, enggak bisa dipelintir, kalau begini bagaimana, kalau itu bagaimana, enggak bisa. Hukum enggak bisa dipelintir-pelintir gitu," tutup Agus.