Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kebocoran anggaran negara sebagai salah satu faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Lalu, pernyataan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik mengenai tantangan fiskal yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Kami memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa sampai hari ini gaji guru kita belum naik secara optimal. Sebenarnya bukan tidak naik, tetapi memang belum optimal," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

DPR Usul Gaji Guru Minimal Rp5 Juta

Lalu mengungkapkan, Komisi X DPR RI telah melakukan perhitungan internal terkait besaran gaji yang dinilai layak bagi guru di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, DPR menilai gaji guru idealnya berada di angka minimal Rp5 juta per bulan agar dapat menunjang kesejahteraan mereka secara lebih memadai.

"Kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Berdasarkan hitungan kami, angka minimal Rp5 juta adalah nominal yang paling pas atau layak untuk kesejahteraan guru," tegasnya.

Ada Sinyal Kenaikan di Anggaran 2027

Lalu juga mengaku melihat adanya sinyal positif dari pemerintah terkait rencana peningkatan kesejahteraan guru pada tahun mendatang.

Menurut dia, dalam postur anggaran 2027 mulai terlihat adanya persiapan alokasi dana untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.

"Kami sudah melihat di postur anggaran 2027, ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik ASN maupun non-ASN," ujarnya.

Komisi X DPR kini menunggu langkah konkret pemerintah yang diharapkan akan disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

Lalu meyakini peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.

"Kami meyakini Presiden sudah memikirkan ini, apalagi beliau selalu menekankan di mana-mana bahwa kesejahteraan guru adalah prioritas. Kami di Komisi X akan terus mengejar dan mengingatkan Bapak Presiden bahwa fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan gurunya," katanya.

Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa belum optimalnya peningkatan kesejahteraan guru dan PNS bukan semata karena keterbatasan anggaran pendidikan.

Dalam pidatonya saat penutupan Munas NU di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyebut masih besarnya kebocoran anggaran negara dan aliran dana ke luar negeri menjadi salah satu penyebab ruang fiskal pemerintah belum maksimal.

Menurut Prabowo, pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara masih terkikis oleh berbagai penyimpangan sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk para guru.