Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global

Suara.com - Wacana penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit dan hasil tambang mendapat beragam respons dari pemerintah, pelaku industri, hingga kalangan ekonom. Selain dinilai berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, kebijakan tersebut juga perlu dirancang secara matang agar tidak mengganggu kepastian usaha dan iklim investasi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tata kelola perdagangan komoditas harus mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

"Setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian usaha, dan iklim investasi yang sehat," kata Huda dalam diskusi bertajuk "Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional" yang ditayangkan TV Tempo, Rabu (24/6/2026).

Menurut Huda, Indonesia memang memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, ia menilai keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi serta koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, industri, dan lembaga kajian, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah, serta Nailul Huda dari CELIOS.

Dalam kesempatan itu, Ferry Irawan menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perdagangan yang lebih baik dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Ferry.

Menurutnya, reformasi tata kelola ekspor menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil berbagai komoditas strategis dunia, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga produk logam.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyoroti posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia yang dinilai belum memiliki pengaruh sebanding dalam pembentukan harga komoditas global.

Ia menyebut harga sawit internasional hingga kini masih banyak dipengaruhi oleh pusat perdagangan dan bursa komoditas yang berada di luar negeri. Karena itu, model ekspor yang lebih terintegrasi dinilai berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia.

"Dengan konsolidasi ekspor yang lebih baik, Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga berpeluang meningkatkan pengaruh terhadap mekanisme pembentukan harga komoditas global," kata Tungkot.

Menurut dia, penguatan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sektor sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor nasional.

Pandangan lain disampaikan Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan ekspor harus tetap mendukung agenda hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah.

"Penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global," ujar Arif.

Ia menilai pengelolaan perdagangan komoditas yang lebih terintegrasi dapat membantu memperkuat industri dalam negeri sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi.

Meski memiliki sudut pandang yang berbeda, para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia. Namun, mereka menilai keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan dukungan regulasi yang jelas.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia dinilai tidak hanya berpotensi menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat pengaruh dalam perdagangan global dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.