Hasto Singgung Mahasiswa UBK dan Gibran saat Menjawab Tuduhan PDIP Dalang Demo

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak akan terpengaruh oleh berbagai tuduhan yang mengaitkan PDIP dengan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa. Menurut dia, tudingan semacam itu merupakan risiko politik.

"Ketika PDI Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apa pun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat-rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut," kata Hasto saat ditemui di UGM, Kamis (25/6/2026).

Hasto menegaskan, ukuran utama bagi PDIP bukanlah tuduhan yang dilontarkan pihak tertentu, melainkan konsistensi menjalankan politik kerakyatan.

Oleh sebab itu, berbagai narasi yang menyebut partainya sebagai dalang di balik aksi mahasiswa tidak akan mengubah arah perjuangan partai.

"Karena yang penting adalah kesetiaan pada jalan politik kerakyatan, meskipun itu membawa suatu risiko-risiko politik dituduh menjadi dalang demo dan sebagainya," ujarnya.

Disampaikan Hasto, dalam sistem demokrasi, kritik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Pemerintah, kata dia, wajib mendengarkan suara kritis tersebut.

"Bagi kami kekuasaan politik di mana pun di dunia ini harus mendengarkan suara-suara kritis, harus mendengarkan suara rakyat karena power tends to corrupt," tegasnya.

Apalagi, ketika hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berserikat telah dijamin konstitusi. Oleh sebab itu, kritik yang muncul dari kampus maupun kelompok masyarakat lainnya seharusnya dijawab secara terbuka dan kelembagaan, bukan dengan upaya delegitimasi.

Dalam kesempatan ini, Hasto turut menyinggung polemik mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang. Mahasiswa-mahasiswa tersebut sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana di tengah demo.

Ia menilai kasus tersebut menunjukkan adanya potensi kepentingan politik yang mencoba memengaruhi gerakan mahasiswa.

"Ya kalau kita lihat penggunaan gerakan-gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik kan banyak terjadi. Peristiwa '65, gerakan mahasiswa juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik akibat Perang Dingin," ujarnya.

Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP tetap meyakini idealisme mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam demokrasi. Maka dari itu, setiap dugaan penunggangan gerakan mahasiswa perlu ditindaklanjuti agar ruang kritik yang lahir dari kampus tetap terjaga.

"Ini harus segera ditindaklanjuti agar kemurnian gerak mahasiswa dengan gagasan-gagasan yang konkret, ya dan juga sebagai latihan di dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional, mereka harus diberikan suatu ruang," tandasnya.

Ia menambahkan, tugas pemerintah maupun partai politik adalah mendengarkan kritik yang berkembang di masyarakat dan menjawabnya melalui mekanisme yang institusional.

"Tugas pemerintahan negara, termasuk partai politik, termasuk PDI Perjuangan untuk mendengarkan kritik dan kemudian melakukan suatu jawaban-jawaban secara kelembagaan agar tujuan bersama di dalam membangun demokrasi yang berkeadilan sosial itu betul-betul bisa kita wujudkan," ujarnya.