REGIONAL:
- Ketua BEM FH UBK mengakui menerima dana sebesar Rp300 juta untuk memobilisasi massa demonstrasi mahasiswa baru-baru ini.
- Tiyo Ardianto mengaitkan aliran dana tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo mengenai pihak yang mendanai aksi demonstrasi.
- Tiyo menilai mobilisasi massa untuk mendukung pemerintah mencerminkan strategi politik pecah belah dan kepanikan pihak istana.
Suara.com - Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menanggapi mencuatnya dugaan aliran dana kepada mahasiswa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Dugaan aliran dana sebesar Rp300 juta itu menyeret Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) memicu gelombang kritik dari sejumlah pihak.
Skandal ini terungkap setelah Ketua BEM FH UBK mengakui telah menerima uang muka sebesar 20 persen.
Tiyo kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi.
Menurut Tiyo, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai pihak yang berada di balik dugaan mobilisasi massa dalam sejumlah aksi.
Ia bahkan menduga pihak yang mengetahui praktik tersebut bisa jadi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pembiayaan demonstrasi.
"Kemarin itu Pak Prabowo pidato. Beliau sampaikan bahwa beliau tahu siapa yang bayar-bayar demo. Mungkin beliau tidak hanya tahu, tapi beliaulah bagian yang terlibat untuk membayar demo-demo itu," kata Tiyo ditemui di UGM, Kamis (25/6/2026).
Tak hanya itu, Tiyo turut menyoroti fenomena mobilisasi massa untuk mendukung program pemerintah merupakan hal yang tidak lazim dalam praktik demokrasi.
"Baru kali ini loh ada program yang dibela mati-matian sampai ada mobilisasi massa untuk mendukung programnya," ucapnya.
Ia berpandangan kemunculan kelompok-kelompok yang secara aktif membela program pemerintah di tengah derasnya kritik publik menunjukkan adanya kegelisahan dari lingkar kekuasaan.
Apalagi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menuai kritikan.
"Saya kira ini sebenarnya ekspresi kepanikan istana di dalam merespons banyak sekali kritikan pada MBG dan ini wajah dari pemerintahan yang sebenarnya sangat kolonial," ujarnya.
Lebih lanjut, Tiyo menilai pola yang muncul saat ini mengingatkannya pada strategi politik pecah belah yang kerap digunakan dalam pemerintahan kolonial. Menurutnya, polarisasi sengaja diciptakan dengan mempertentangkan kelompok masyarakat satu dengan yang lain.
"Ciri pemerintahan kolonial itu kan devide et impera. Mereka senang mengadu domba," ujarnya.
Kondisi tersebut terlihat dari munculnya pertentangan antarkelompok masyarakat maupun mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah. Tiyo menilai situasi itu menjadi potret bagaimana kritik publik dihadapi dengan membangun konflik horizontal.
"Hari ini rakyat diadu domba, mahasiswa versus mahasiswa, rakyat versus rakyat. Bagi saya ini potret yang menunjukkan kepanikan, sekaligus karakter pemerintahan kolonial yang sampai hari diwarisi oleh pemerintahan nasional," tandasnya.
TERPOPULER
