Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi

Bangun Santoso

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:53 WIB
Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi
Presiden Prabowo Subianto (Instagram/kemensetneg.ri)
baca 10 detik
  • Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di berbagai kota besar Indonesia menuntut evaluasi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo.
  • Demonstran menuntut peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penolakan keras revisi Undang-Undang TNI.
  • Pemerintah dikritik lamban merespons keresahan publik sehingga memicu krisis kepercayaan serta potensi ketegangan sosial yang semakin meluas.

Suara.com - Aksi demonstrasi yang digalang oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terus bergulir di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.

Kelompok seperti Cipayung Plus dan berbagai aliansi kampus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik yang mencakup isu ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.

Gelombang protes ini dinilai sebagai cerminan akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang belum mendapat respons yang memadai dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demonstran menuntut evaluasi menyeluruh atas program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). kelompok pengunjuk rasa menilai program tersebut berpotensi memotong anggaran pendidikan dan menjadi pemborosan anggaran negara yang tidak proporsional dibanding urgensi kebutuhan masyarakat lainnya.

Selain itu, muncul tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), stabilitas harga Pertamax, serta penurunan harga kebutuhan pokok menjadi isu sentral.

Melemahnya daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi memperparah kondisi ekonomi akar rumput.

Tuntutan ketiga adalah penolakan keras terhadap revisi Undang-Undang TNI menjadi isu politik yang paling sensitif.

Para demonstran menilai revisi ini membuka ruang bagi militer untuk memperluas kehadirannya di ranah sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.

Kemudian, tuntutan keempat adalah isu perampasan ruang hidup masyarakat adat dan krisis lingkungan turut mewarnai aksi.

baca juga

Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang terus meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Manajemen Politik Prabowo Dikritik

Di tengah eskalasi aksi unjuk rasa, suara kritis dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mantan aktivis semakin mengeras.

Penilaian terhadap respons pemerintah dinilai lamban dan tidak strategis, mencerminkan ketidakmampuan membaca dinamika politik nasional yang terus memanas.

"Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun awal pemerintahannya," ujar Firman Tendry, salah satu mantan aktivis 1998 sekaligus praktisi Hukum di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Pernyataan Firman Tendry merangkum sentimen yang kian meluas di kalangan masyarakat sipil. Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo dianggap belum mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Korelasi Pidato Prabowo dengan IHSG, Isu Gorengan atau Fakta?

Korelasi Pidato Prabowo dengan IHSG, Isu Gorengan atau Fakta?

Bisnis | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:18 WIB

Anggaran Riset Rp4 Triliun Belum Cukup! DPR Dorong Prabowo Naikkan hingga Rp8 Triliun

Anggaran Riset Rp4 Triliun Belum Cukup! DPR Dorong Prabowo Naikkan hingga Rp8 Triliun

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 16:04 WIB

Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, Komisi X DPR Siap 'Pelototi' Lewat Pengawasan

Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, Komisi X DPR Siap 'Pelototi' Lewat Pengawasan

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 15:45 WIB

Duduk Perkara Ultimatum Prabowo soal Demo Bayaran: Benarkah Ditunggangi dan Siapa Dalangnya?

Duduk Perkara Ultimatum Prabowo soal Demo Bayaran: Benarkah Ditunggangi dan Siapa Dalangnya?

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 13:50 WIB

Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?

Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 13:16 WIB

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo

News | Senin, 29 Juni 2026 | 19:10 WIB

Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo

Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:08 WIB

Terkini

Dudung Takziah ke Rumah Peserta SPPI yang Meninggal, Pastikan Pelatihan Fisik Dihapus!

Dudung Takziah ke Rumah Peserta SPPI yang Meninggal, Pastikan Pelatihan Fisik Dihapus!

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:47 WIB

Amankan 10 Orang dalam OTT, KPK Minta Bupati dan Sekda Kuansing Serahkan Diri

Amankan 10 Orang dalam OTT, KPK Minta Bupati dan Sekda Kuansing Serahkan Diri

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:41 WIB

7 Alasan Hakim Andi Nilai Nadiem Makarim Seharusnya Divonis Bebas

7 Alasan Hakim Andi Nilai Nadiem Makarim Seharusnya Divonis Bebas

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:39 WIB

Bekerja di Pub Belum Tentu Korban TPPO, Polisi Buru Pelaku Lain Kasus Eltras

Bekerja di Pub Belum Tentu Korban TPPO, Polisi Buru Pelaku Lain Kasus Eltras

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:39 WIB

Belajar dari Jepang hingga Belanda, Calon Manajer KDMP Butuh Skill Bisnis, Bukan Retret Fisik

Belajar dari Jepang hingga Belanda, Calon Manajer KDMP Butuh Skill Bisnis, Bukan Retret Fisik

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:31 WIB

Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!

Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:22 WIB

Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:17 WIB

BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara

BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:15 WIB

Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi

Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:08 WIB

STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata

STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05 WIB

×