Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Suara.com - Penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik menjadi sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan kota di Indonesia.

Selain itu, pemerintah kota juga mendorong penguatan ekonomi lokal, ketahanan lingkungan, serta pelibatan generasi muda agar pembangunan perkotaan berjalan lebih berkelanjutan.

Berbagai isu tersebut kemudian dirumuskan menjadi 10 rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan.

Kesepakatan itu lahir dari pembahasan para kepala daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Medan dan resmi ditutup pada Kamis (3/7/2026).

Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum yang digelar selama rangkaian kegiatan. Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan pembangunan sehingga berbagai masukan yang dihimpun diharapkan dapat memperkuat kebijakan di tingkat nasional.

"Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan berbagai forum selama Rakernas. Pemerintah kota memiliki pengalaman langsung menghadapi persoalan pembangunan sehingga masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional," ujarnya.

Adapun 10 rekomendasi yang disepakati meliputi:

1. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah.
2. Penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta fleksibilitas belanja daerah.
3. Penguatan tata kelola pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
5. Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
6. Penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.
7. Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif.
8. Penguatan tata ruang, kerja sama antardaerah, dan pembangunan kewilayahan.
9. Penguatan advokasi hukum serta kepastian regulasi.
10. Peningkatan pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.

Kesepuluh rekomendasi tersebut disusun setelah berbagai isu strategis dibahas melalui sejumlah forum, mulai dari Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, hingga Forum Bisnis dan Investasi. Selain itu, terdapat pula kegiatan Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Karnaval Budaya Nusantara, dan Indonesia City Expo yang memperkaya diskusi mengenai tantangan pembangunan perkotaan.

APEKSI menilai ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemampuannya menghadapi bencana. Ketahanan fiskal, kualitas pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, pembangunan ekonomi lokal, hingga kolaborasi antarpemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakernas XVIII APEKSI tahun ini diikuti perwakilan dari 98 kota anggota. Tercatat sebanyak 88 wali kota, empat wakil wali kota, dua sekretaris daerah, dan satu kepala Bappeda hadir dalam forum tersebut.

Di luar agenda utama, Karnaval Budaya Nusantara melibatkan sekitar 2.800 peserta, sementara Indonesia City Expo dan bazar diikuti 375 pelaku UMKM. Pemerintah Kota Medan memperkirakan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan tersebut mendorong perputaran ekonomi daerah hingga sekitar Rp72 miliar.

Selanjutnya, 10 rekomendasi yang telah disepakati akan menjadi bahan advokasi APEKSI kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam memperkuat pembangunan kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.