REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten/kota. Langkah ini disiapkan sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology (GovTech) secara nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama 43 kepala daerah di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Tito menjelaskan rapat itu digelar atas inisiatif Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk membahas perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial yang sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi.
"Ini sebetulnya adalah ide dari beliau untuk rapat seperti ini dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten kota," ujar Tito.
Menurut Tito, perluasan program itu menjadi langkah awal dalam penyusunan peta jalan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech.
"Dan ini adalah cikal bakal juga roadmap untuk menuju ke Government Technology, GovTech. Yang beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Dan saya kira itu cukup sukses," katanya.
Keberhasilan implementasi di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi sistem digitalisasi bantuan sosial ke daerah lain.
"Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain," lanjut Tito.
Pemerintah menargetkan implementasi program digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota sebagai tahap awal sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
"Target lebih besar 43 dan kita harapkan lagiii ke depan se-Indonesia," tandasnya.
Rapat itu digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Selain Tito dan Luhut, kegiatan turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan
TERPOPULER