Catatan Merah Komnas HAM, Demo Agustus-September 2025 Jadi Momentum Evaluasi

Suara.com - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menempatkan demonstrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 sebagai salah satu catatan penting dalam situasi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sepanjang tahun lalu.

Menurut Anis, peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan warga menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi ukuran bagi negara dalam menjalankan perlindungan HAM di tengah situasi krisis.

Ia mengatakan, sepanjang 2025 perhatian terhadap hak sipil dan politik semakin meningkat, terutama menyangkut kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.

"Dalam bidang hak sipil dan politik, ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat," kata Anis dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut dia, dinamika yang terjadi selama demonstrasi pada Agustus hingga September menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai aspek penegakan HAM, termasuk profesionalisme aparat penegak hukum saat menangani aksi massa.

Anis menilai peristiwa tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat mekanisme pencegahan konflik sosial agar perlindungan terhadap hak-hak warga negara tetap terjaga.

"Demonstrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam upaya penguatan mekanisme pencegahan konflik sosial," ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan kewenangan negara ketika menghadapi situasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Serta profesionalisme aparat penegak hukum dalam perlindungan hak warga negara dalam situasi krisis.

Lebih jauh, Anis menegaskan persoalan HAM di Indonesia saat ini tidak lagi bisa dipahami hanya dari sisi kebebasan sipil dan politik.

Menurutnya, isu HAM kini semakin luas dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, hingga akses terhadap keadilan.

Karena itu, ia menilai penghormatan terhadap HAM perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan pembangunan.

"HAM perlu menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik, dengan keberhasilan pembangunan diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh hak-hak dasar dapat dipenuhi," tambah Anis.