REGIONAL:
Suara.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat serta optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah 3T bersama DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Hadir dalam audiensi itu Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, Staf Ahli Wakil Ketua II Heronimus Gewayanzare Keban, serta Staf Ahli Wakil Ketua III Arie Waropen.
Agus Jabo didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Jihat, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan itu, Soleman menyampaikan DPRD Teluk Wondama datang untuk berkonsultasi mengenai langkah yang perlu didorong kepada pemerintah daerah, terutama terkait Sekolah Rakyat dan kebutuhan masyarakat adat terpencil.
"Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri. Rakyat kami juga menunggu," ujar Soleman.
Ia menyampaikan masih banyak masyarakat Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan rumah dan layanan dasar, termasuk masyarakat di wilayah komunitas adat terpencil. Karena itu, DPRD ingin memperoleh arahan agar dapat mendorong pemerintah daerah menyiapkan proposal resmi sesuai ketentuan.
Agus Jabo menjelaskan usulan program Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun Sekolah Rakyat harus diajukan pemerintah daerah melalui bupati dan perangkat teknis terkait. DPRD, kata dia, dapat mengawal dan mendorong eksekutif agar kebutuhan masyarakat segera dipetakan dan diusulkan secara lengkap.
"Harus ada proposalnya, Pak. Dan itu harus dari Pemkab. Nanti Bapak panggil Bupatinya, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait, supaya mengajukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana," kata Agus Jabo.
Menurut Agus Jabo, seluruh intervensi sosial kini harus berangkat dari DTSEN. Data itu menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, PBI-JK, Sekolah Rakyat, pemberdayaan, hingga KAT.
"Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN nanti akan ada masalah," ujarnya.
Agus Jabo menjelaskan Kemensos mendapat mandat membantu pemutakhiran DTSEN. Untuk bantuan sosial PKH dan BPNT, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan. Sementara untuk PBI-JK dilakukan setiap bulan karena datanya lebih dinamis.
Dalam audiensi itu, Agus Jabo juga menyoroti kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang masih dapat dioptimalkan. Masih terdapat kuota sekitar 15 ribu peserta yang berpotensi dimanfaatkan melalui pemutakhiran DTSEN. Agus Jabo meminta DPRD segera mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS setempat agar data penerima dapat diperbaiki, termasuk mengatasi inclusion error dan exclusion error.
Menurutnya, optimalisasi kuota itu juga dapat membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan jaminan kesehatan.
"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke Bupatinya dan Dinsos supaya ini diurus," kata Agus Jabo.
Selain itu, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama mendorong percepatan usulan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Papua dan Papua Barat masih membutuhkan lebih banyak titik Sekolah Rakyat karena wilayahnya luas dan masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum terjangkau pendidikan.
"Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan," ujarnya.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep berasrama atau boarding school. Lahan yang dibutuhkan minimal 6,8 hektare dan harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
"Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya Pemda atau Pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya," kata Agus Jabo.
Soleman menyampaikan sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai lahan Sekolah Rakyat di Teluk Wondama. Terdapat lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare yang dapat didorong untuk disiapkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Agus Jabo menyambut baik hal itu. Ia meminta proses administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama dapat masuk dalam tahapan usulan pembangunan.
"Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dalam audiensi juga dibahas bahwa usulan program KAT untuk Teluk Wondama telah ditindaklanjuti melalui asesmen Kementerian Sosial di dua kampung, yakni Kampung Sewar dan Yopmeos. Program itu direncanakan untuk 75 keluarga penerima manfaat dan sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan pada 2027.
"Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional," kata Agus Jabo.
Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama segera menindaklanjuti hasil audiensi bersama pemerintah daerah, terutama untuk pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, serta pengawalan program KAT.
"Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera," pungkas Agus Jabo.***
TERPOPULER
