Papua Memanas, Bambang Pacul Ingatkan Mandat UU: Itu Tanggung Jawab Wapres

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, angkat bicara mengenai situasi keamanan yang kembali memanas di Papua.

Ia menekankan, bahwa berdasarkan amanat undang-undang, koordinasi dan penanganan wilayah Papua merupakan ranah tanggung jawab Wakil Presiden (Wapres).

Pacul menjelaskan, bahwa status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus) menuntut perlakuan yang juga khusus. Hal ini, menurutnya, sudah diatur secara gamblang dalam regulasi yang berlaku.

"Papua kan wilayah otonomi khusus. Pasti diberlakukan secara khusus. Nah, kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres," ujar Bambang Pacul saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau berbagai pihak agar tidak sembarangan memberikan komentar terkait isu Papua.

Ia khawatir pernyataan yang tidak tepat justru akan memperkeruh suasana dan memicu polemik yang tidak perlu.

"Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya. Jadi apa-apa yang terjadi di sana ya jangan langsung dikomentari. Kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal ini berarti Wapres harus lebih aktif turun langsung ke lapangan, Bambang Pacul enggan memberikan instruksi tersebut secara personal.

Ia memilih untuk tetap berpijak pada aturan hukum yang ada.

"Saya tidak mengatakan Wapres harus lebih aktif, tapi bunyi undang-undangnya begitu," pungkasnya.

Untuk diketahui, situasi Papua terdapat sejumlah kejadian dari mulai insiden penyerangan dan pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Balinggama, Papua, hingga kabar meninggalnya seorang ibu hamil berusia tujuh bulan dalam insiden kontak senjata di Desa Weandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.