REGIONAL:
- APPMBGGI meminta Badan Gizi Nasional melibatkan mitra pelaksana dalam perumusan kebijakan strategis Program Makan Bergizi Gratis sejak awal.
- Asosiasi menekankan pentingnya kepastian waktu verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah memenuhi seluruh persyaratan resmi.
- Rekomendasi ini disampaikan agar implementasi kebijakan di lapangan tetap berjalan lancar, transparan, dan komunikatif bagi para pelaku usaha.
Suara.com - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGGI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat mekanisme konsultasi dengan para mitra pelaksana sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras menilai pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan penting agar setiap keputusan mempertimbangkan kesiapan implementasi di lapangan, keberlangsungan rantai pasok, hingga dampaknya terhadap pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam program tersebut.
"Pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek implementasi, kesiapan operasional, keberlangsungan rantai pasok, serta dampaknya terhadap jutaan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekosistem Program MBG," kata Abdul dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dalam program berskala nasional.
Namun, proses tersebut diharapkan tetap memberikan kepastian, kejelasan arah, serta ruang dialog yang memadai bagi seluruh mitra pelaksana.
Selain mendorong konsultasi yang lebih intensif, APPMBGI juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam proses verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memenuhi persyaratan.
Usulan tersebut menjadi satu dari lima rekomendasi penyempurnaan tata kelola yang disampaikan APPMBGI kepada BGN.
"Memberikan kepastian waktu terhadap proses verifikasi dan operasionalisasi SPPG yang telah memenuhi persyaratan," imbuhnya.
Selain meminta forum konsultasi rutin, asosiasi juga mengusulkan evaluasi bersama implementasi kebijakan di lapangan, penyusunan standar operasional yang konsisten, serta sistem komunikasi yang lebih responsif terhadap persoalan di daerah.
APPMBGGI juga menyatakan mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG.
Meski demikian, proses pembenahan diharapkan dilakukan secara terukur, transparan, dan komunikatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang telah memenuhi ketentuan.
TERPOPULER