DPRD DKI Minta Pemprov Kebut Penataan Kabel Semrawut Jakarta, Jangan Tunggu Korban Lagi

Suara.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menjalankan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

Desakan ini disampaikan lantaran kondisi kabel udara dan tiang utilitas di Jakarta dinilai sudah dalam keadaan darurat dan berpotensi membahayakan masyarakat.

Perda Jaringan Utilitas sebenarnya sudah disahkan. Namun implementasinya belum berjalan maksimal karena aturan teknis turunannya belum rampung.

“Kondisinya sudah darurat,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Persoalan kabel semrawut dan tiang utilitas yang tidak tertata kerap menjadi keluhan masyarakat saat dewan menggelar reses.

“Jangan sampai ada korban akibat kabel atau tiang yang tidak layak,” tegas Yuke.

Pemprov DKI harus segera menuntaskan Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan dari Perda tersebut.

Aturan harus memuat mekanisme penataan dan tanggung jawab operator jaringan utilitas, serta pendataan menyeluruh terhadap seluruh operator yang memanfaatkan jaringan utilitas di Jakarta.

Poin-poin tersebut dianggap penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

“Kami ingin seluruh operator terdata dan bertanggung jawab atas jaringan yang mereka pasang,” tegas Yuke.

Dinas Bina Marga turut diminta aktif menertibkan kabel yang sudah tidak digunakan serta memeriksa tiang utilitas yang rawan roboh, tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, sinkronisasi penataan utilitas dengan proyek infrastruktur juga harus diterapkan agar tidak terjadi pembongkaran ruas jalan berulang yang memicu kemacetan.

“Koordinasikan seluruh pekerjaan di lokasi yang sama agar lebih efisien dan tidak mengganggu masyarakat,” pungkas Yuke.