Dubes Dipanggil Amerika Usai PM Malaysia Berani Tolak Israel, Menlu: Kami Tak Akui Rezim Zionis

Suara.com - Malaysia menegaskan kembali penolakan penuh terhadap kedaulatan Israel usai memanggil diplomat resminya ke Amerika Serikat. Langkah diplomatik ini membuktikan konsistensi Negeri Jiran dalam membela perjuangan rakyat Palestina dari intimidasi luar.

Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan menegaskan bahwa posisi geopolitik tersebut sudah berjalan sejak puluhan tahun. Menurutnya, pemerintah menolak tunduk pada tekanan pihak manapun yang mempertanyakan aturan imigrasi nasional.

Duta Besar Malaysia untuk AS, Tan Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, mendatangi Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan penjelasan. Ia memaparkan bahwa larangan melintas bagi warga Israel merupakan pilar diplomasi yang tidak bisa ditawar.

Kebijakan imigrasi domestik secara tegas memblokir akses masuk bagi seluruh pemegang dokumen kewarganegaraan rezim Zionis. Aturan hukum ini berlaku menyeluruh tanpa terkecuali bagi siapa pun yang mencoba menerobos wilayah kedaulatan.

Kejadian berawal saat seorang warga negara asing yang mengantongi kewarganegaraan ganda AS-Israel berhasil melintasi pemeriksaan batas. Pemerintah mengambil tindakan hukum tegas segera setelah identitas ganda pengunjung tersebut teridentifikasi oleh otoritas bandara.

"Ini memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengabaikan keberadaan Negara Israel atau rezim Zionis," kata Mohamad dikutip dari Bernama, Jumat (24/7/2026).

"Ada seorang individu berkewarganegaraan ganda, AS dan Israel, yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS miliknya. Namun, pemeriksaan lanjutan mengungkapkan bahwa ia juga memegang kewarganegaraan Israel, dan kami memintanya untuk pergi," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela agenda penyerahan dukungan politik untuk kandidat Barisan Nasional menjelang Pemilihan Negeri. Mohamad memastikan krisis diplomasi ringan ini ditangani secara proporsional sesuai mekanisme internasional yang berlaku.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen serupa untuk menutup rapat pintu masuk bagi warga Israel. Ketegangan sempat memuncak usai delapan anggota Kongres AS mengajukan protes resmi atas tindakan pengusiran tersebut.

Anwar menegaskan bahwa tindakan tegas pemerintah melambangkan pertanggungjawaban moral atas krisis kemanusiaan di kawasan Gaza. Malaysia mengutuk keras aksi pembantaian serta pendudukan militer yang terus berlangsung di tanah Palestina.

Protes keras sebelumnya dilayangkan oleh delapan politisi Partai Demokrat melalui surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri AS. Mereka mempermasalahkan langkah cepat Kuala Lumpur saat mengusir pemegang paspor Israel dari wilayahnya.

Kelompok wakil rakyat AS tersebut terdiri dari Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, dan Dan Goldman. Selain itu, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, serta Jake Auchincloss turut menandatangani dokumen keberatan itu.

Perselisihan ini bermula dari sikap konsisten Malaysia yang tidak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Ketegangan diplomatik kerap timbul saat imigrasi Malaysia memperketat pengawasan terhadap pengunjung berpaspor ganda dari negara sekutu.