REGIONAL:
- Gubernur Pramono Anung menyatakan efisiensi anggaran pusat menyebabkan penundaan renovasi sebelas sekolah di Jakarta hingga tahun 2027.
- Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pembangunan segera untuk empat sekolah sangat memprihatinkan pada tahun ini.
- Pembiayaan percepatan rehabilitasi empat sekolah prioritas tersebut menggunakan kombinasi dana KLB dan APBD Perubahan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak langsung pada program renovasi sekolah di Ibu Kota. Dari 22 sekolah yang semula ditargetkan diperbaiki pada 2026, sebanyak 11 sekolah terpaksa harus menunggu hingga 2027.
Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
"Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," ungkap Pramono.
Awalnya, hanya tujuh sekolah yang telah memiliki alokasi anggaran untuk direhabilitasi tahun ini.
Namun setelah kondisi bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 viral di media sosial, Pramono memerintahkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta memeriksa kondisi sekolah-sekolah lain.
Hasilnya, ditemukan tiga sekolah tambahan yang kondisinya juga dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani.
"Ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini. Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," ujarnya.
![Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. [Suara.com/Adiyoga]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/17/49915-gubernur-dki-jakarta-pramono-anung.jpg)
Empat sekolah yang diprioritaskan itu yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp48,1 miliar, SMAN 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.
Dengan tambahan tersebut, total sekolah yang direhabilitasi pada 2026 menjadi 11 sekolah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp249 miliar.
Untuk mempercepat pengerjaan, Pemprov DKI memutuskan menggunakan kombinasi dana Kejadian Luar Biasa (KLB) dan APBD Perubahan, sehingga tidak perlu menunggu siklus APBD reguler yang lebih panjang.
"Dananya gabungan dari KLB dan juga APBD Perubahan. Kalau menunggu anggaran APBD kan harus tahun depan. Pembahasannya kan cukup panjang. Sehingga kami memutuskan, sebagian kami mulai dari KLB," ucap Pramono.
Sementara itu, 11 sekolah lainnya yang belum memperoleh alokasi anggaran dipastikan baru akan direhabilitasi pada 2027.
TERPOPULER
