Wamendagri Ingatkan Sayembara Tangkap Begal Harus Tetap Sesuai Hukum

Namun, menurutnya, pelaku tindak pidana juga tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mereka harus ditangkap hidup-hidup, diadili secara adil, dan dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pengadilan. Jangan sampai mereka tewas karena digebuki beramai-ramai di luar batas perikemanusiaan. Perbuatan seperti itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dicegah,” ucapnya.

Terkait gagasan pemberian hadiah bagi warga yang membantu menangkap begal, Yusril menilai pelaksanaannya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Menurut dia, pembuktian seseorang bersalah melakukan tindak pidana merupakan kewenangan pengadilan, bukan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Proses tersebut juga membutuhkan waktu karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Bisa saja nanti penangkap begal kecewa karena hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan sebab masih harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai Mahkamah Agung,” katanya.

Karena itu, Yusril menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap diserahkan kepada aparat berwenang melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara dengan menawarkan hadiah uang bagi warga yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan.

Dedi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan strategi psikologis untuk mencegah aksi main hakim sendiri, bukan ajakan kepada masyarakat untuk memburu pelaku.

Menurutnya, pendekatan berbasis insentif itu diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menghidupkan kembali kegiatan siskamling atau ronda malam yang mulai meredup di tengah maraknya kejahatan jalanan.