REGIONAL:
- KPK melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro beserta 21 orang lainnya.
- Penangkapan serentak tersebut dilaksanakan di tiga wilayah berbeda yaitu Jakarta, Pemalang, dan Purworejo pada Rabu 29 Juli 2026.
- KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan dan akan menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan dalam waktu 1x24 jam.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan aksi senyap besar-besaran. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Tak main-main, sebanyak 21 orang ikut diamankan dalam operasi yang tersebar di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim bergerak serentak di tiga titik berbeda untuk mengamankan para pihak terkait.
"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan seorang di Purworejo," ujar Budi, Rabu (29/7/2026).
Bupati Pemalang Masuk Pusaran OTT
Budi memastikan bahwa dari puluhan orang yang terjaring, salah satunya adalah orang nomor satu di Pemalang.
"Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro," tambahnya.
Hingga saat ini, KPK tengah melakukan pemeriksaan intensif. Dari total 21 orang yang diamankan, 12 orang di antaranya telah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di markas besar KPK, Jakarta.
Saat ini, lima orang yang ditangkap di Jakarta sudah berada di Gedung Merah Putih. Sementara itu, sisanya yang berasal dari daerah masih dalam perjalanan menuju ibu kota.
"Enam orang dari Pemalang dan seorang dari Purworejo dijadwalkan tiba pada Rabu siang hingga sore untuk menjalani pemeriksaan," jelas Budi.
OTT ke-18 di Tahun 2026
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga telah mengonfirmasi kebenaran operasi yang menjerat Bupati Pemalang ini.
Menariknya, penangkapan ini mencatatkan rekor tersendiri sebagai operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Kini, publik menunggu kepastian nasib hukum sang bupati dan rekan-rekannya.
Sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan naik menjadi tersangka atau tetap sebagai saksi. (Antara)
TERPOPULER