-
Arab Saudi melancarkan serangan gabungan bersama AS terhadap milisi proksi Iran di Irak.
-
Serangan drone dan rudal proksi Iran mengancam keberlangsungan program modernisasi ekonomi Visi 2030.
-
Gangguan pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah menghambat distribusi ekspor minyak Saudi.
Suara.com - Arab Saudi mengambil langkah militer tegas bersama Amerika Serikat untuk menggempur milisi pendukung Iran di Irak setelah wilayah Kerajaan dihantam serangan dari tiga penjuru. Ketegangan yang tereskalasi ini memaksa Riyadh keluar dari posisi netral demi melindungi stabilitas nasional dan fasilitas ekonomi utamanya.
Ancaman bertubi-tubi dari kelompok Houthi di selatan serta kelompok paramiliter Irak di utara menyudutkan posisi geopolitik Kerajaan. Pemerintah kini berada di persimpangan jalan antara terus melancarkan balasan militer sebagai penangkal atau memilih jalur deeskalasi diplomatik.
Langkah balasan defensif ini menandai pergeseran strategi signifikan Riyadh dalam merespons ketegangan regional yang berlangsung sejak akhir Februari. Pertaruhan keamanan ini berisiko langsung terhadap kelangsungan proyek modernisasi ekonomi nasional.

Putra Mahkota Mohammed Bin Salman sejatinya membutuhkan situasi kawasan yang kondusif demi merealisasikan agenda megah bertajuk "Vision 2030". Program transformasi tersebut dirancang untuk mengikis ketergantungan negara dari minyak melalui pembangunan industri modern dan penarikan investasi asing.
Rentetan serangan drone dan rudal balistik berpotensi merusak infrastruktur vital seperti pusat data serta kawasan industri yang sedang dibangun. Dikutip dari BBC Inggris, investor global cenderung menahan modal apabila fasilitas strategis Kerajaan terus berada dalam jangkauan tembak proksi Iran.
Kerentanan sektor energi Kerajaan kembali teruji saat fasilitas pengolahan minyak di Abqaiq dihantam drone milisi Irak pada Senin lalu. Peristiwa serupa pernah menghentikan separuh kapasitas ekspor minyak mentah Saudi selama beberapa hari pada September 2019.
Blokade Selat Hormuz oleh Iran memaksa Arab Saudi mengalihkan jalur distribusi minyaknya menggunakan pipa lintas wilayah menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Langkah alihan berkapasitas lima juta barel per hari tersebut awalnya berjalan efektif untuk memasok pasar Asia.
Situasi memburuk setelah jet tempur membom bandara Sanaa untuk menghadang pendaratan pesawat Iran pada 13 Juli. Kelompok Houthi membalas tindakan itu dengan menyerang bandara Abha dan Jizan di wilayah selatan Arab Saudi.
Ancaman kian nyata setelah Houthi mulai menargetkan kapal-kapal tanker Saudi yang melintasi Selat Bab El Mandeb di ujung selatan Laut Merah. Jalur distribusi alternatif Kerajaan kini terancam lumpuh total akibat gempuran tersebut.
Kecamuk konflik regional yang berjalan selama lima bulan ini membelah kawasan ke dalam dua blok kekuatan utama. Kutub pertama dipimpin Iran bersama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang membawahi Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon, serta Pasukan Mobilisasi Populer di Irak.
Sisi berseberangan dihuni oleh Amerika Serikat melalui Komando Pusat (Centcom) bersama sekutu Arab Teluk dan Yordania. Israel tetap menjadi sekutu dekat AS meski tidak terlibat langsung dalam pertempuran terbuka saat ini.
Eskalasi militer yang melibatkan milisi Irak dan Houthi memicu kekhawatiran meluasnya perang secara permanen di kawasan Teluk. Riyadh kini dihadapkan pada memori kelam perang Yaman pasca-gencatan senjata rapuh yang disepakati pada 2022.
Eskalasi perang terbuka meletus sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Sebagai bentuk pembalasan, Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur melintasnya 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Arab Saudi yang awalnya berupaya tidak terlibat langsung akhirnya terseret setelah milisi Irak meluncurkan sedikitnya 30 serangan drone ke wilayahnya. Ketegangan ini makin rumit mengingat Arab Saudi pernah gagal menundukkan Houthi secara militer selama tujuh tahun konflik di Yaman.