REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta menggelar silaturahmi dengan legislator pusat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (30/7/2026).
- Ketua DPRD Suhud Alynudin meminta legislator pusat menyuarakan piutang Dana Bagi Hasil dalam APBN 2027.
- Gubernur Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap aspirasi percepatan pencairan Dana Bagi Hasil untuk pembangunan ibu kota.
Suara.com - Isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mencuat dalam kegiatan Silaturahmi bertajuk Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar DPRD DKI Jakarta di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2026).
Acara ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah legislator DPR RI, MPR RI, dan DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta.
Sejumlah nama yang hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR RI Hasbiallah Ilyas, Anis Byarwati, Once Mekel, dan Uya Kuya, serta Anggota DPD RI Fahira Indris.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dalam sambutannya menjelaskan, isu pemangkasan DBH dari pemerintah pusat memberikan dampak besar bagi rencana pengembangan kota.
"DBH bukan hanya untuk membangun Jakarta, tetapi merupakan investasi bagi pusat perekonomian di Indonesia, dukungan fiskal yang memadai akan meningkat pelayanan publik, serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai Kota Global," jelasnya.
Suhud pun meminta para legislator pusat dari Dapil Jakarta untuk turut menyuarakan aspirasi soal DBH DKI dalam pembahasan APBN 2027.
"Untuk itu, kami memohon bantuannya agar dalam pembahasan APBN 2027 dapat disuarakan terhadap piutang dana transfer ke DKI Jakarta, karena sangat penting bagi pembangunan kota kita bersama," kata dia.
Menanggapi desakan tersebut, Hidayat Nur Wahid menyebut persoalan DBH pasti terhubung dengan Badan Anggaran DPR RI.
Ia kemudian menyinggung sosok Anis Byarwati, Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta yang duduk di Komisi XI sekaligus Badan Anggaran.
“Ini ibu berarti aspirasi besar yang penting untuk terus ditindaklanjuti,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Di luar jalur Badan Anggaran, politisi PKS itu juga menilai Pramono Anung memiliki akses cepat untuk menindaklanjuti persoalan DBH ini.
Sebab, Ketua DPR RI saat ini masih dijabat Puan Maharani dari PDIP, partai yang sama dengan Pramono.
“Pak Gubernur punya jalur tol gitu ya, tol yang sangat cepat. Karena kalaupun Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh, Ketua Badan Anggaran itu siapa, gitu ya. Dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi, gitu. Artinya ada jalur yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi,” tutur Hidayat Nur Wahid.
Sementara itu, Pramono Anung memilih memberikan jawaban diplomatis terkait DBH Jakarta yang belum dicairkan.
“Hal yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil, memang Jakarta membutuhkan. Jadi kalau kemudian teman-teman yang di DPR RI, DPD RI, dan teman-teman DPRD DKI Jakarta ikut menyuarakan, itu sangat bagus bagi Jakarta untuk membangun,” kata sang eks Sekretaris Kabinet.
Meski di sisi lain, Pramono tetap memberi sinyal bahwa ia juga enggan terlalu bergantung pada skema pembiayaan kreatif atau creative financing, yang coba diterapkan di Jakarta saat ini untuk menopang pembangunan infrastruktur.
“Creative financing itu sebagai alternatif saja,” pungkasnya.
TERPOPULER
