Deddy Sitorus Putar Video Rakyat 'Mati Konyol' di DPR, Sebut Negara dan Pemda Gagal!

Suara.com - Suasana Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Pemerintah Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), mendadak jadi sorotan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melayangkan kritik keras terkait peran pemerintah daerah dalam melindungi warga dari aksi main hakim sendiri (persekusi).

Sebelum masuk ke agenda pembahasan remunerasi, Deddy meminta izin memutar sejumlah video kekerasan massa yang terjadi di beberapa daerah.

"Saya melihat di agenda kita itu ada tiga isu yang kita bicarakan. Yang pertama: remunerasi, yang kedua: soal DBH, yang ketiga: soal PAD. Dan itu semua menyangkut kepala daerah, menyangkut kita. Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat," ujar Deddy.

"Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain," katanya menambahkan.

Deddy kemudian menunjukkan tiga video berbeda yang memperlihatkan aksi massa yang brutal di Subang, Jatiluhur, dan Tabanan.

"Ini mumpung ada Pak Mendagri. Ini di Subang, digebukin oleh para geng sepeda motor hanya karena menegur Pak, di Jatiluhur. Keluarga kehilangan kepala keluarga, anaknya jadi yatim. Nggak tahu apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mereka," cetusnya saat video pertama ditayangkan.

Pada video kedua, Deddy kembali menekankan hilangnya rasa aman.

"Ini Bapak sehat di sini, setengah jam kemudian mati digebukin massa, Pak. Mati konyol. Anaknya berkebutuhan khusus, keluarga miskin. Sehat walafiat, tidak lama kemudian jadi mayat, Pak. Jadi apa keluarganya? Nggak tahu saya," katanya.

Deddy menyoroti absennya negara saat warga dianiaya berjam-jam hingga tewas.

"Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan Polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," kata dia.

"Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," lanjutnya.

Ia juga menyentil prioritas aparat keamanan.

"Kalau penggusuran ratusan datang ngurus satu rumah doang. Di mana kita? Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Ia menyebut kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan mendesak.

"Selanjutnya, sekali lagi, mengajukan dan menetapkan Perda bersama DPRD, juga menetapkan Perkada. Dia juga punya kewenangan membuat kebijakan yang bisa mengikat publik. Dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan masyarakat. Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," kata Tito.

Tito juga sempat memberikan seloroh terkait kejadian di Tabanan yang videonya diputar Deddy.

"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan," ujar Tito.

Deddy Sitorus langsung memberikan klarifikasi terkait aksi Bupati Tabanan yang merupakan kader PDIP.

"Izin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak," balas Deddy.

Menutup pembicaraan tersebut, Tito menekankan pentingnya langkah preventif sebelum peristiwa terjadi.

"Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian. Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua," pungkas Tito.