REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian melaporkan maraknya OTT kepala daerah kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Presiden memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan kasus korupsi.
- Tito mengusulkan peningkatan kapasitas teknis pemerintahan bagi kepala daerah dengan latar belakang non-birokrat seperti pengusaha dan artis.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tito, Presiden menaruh perhatian serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Tito menyusul kembali bertambahnya kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka KPK. Hingga kini, tercatat sudah 18 kepala daerah terjerat OTT sepanjang 2026, di mana Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kasus terbaru.
"Beliau (presiden) sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Tito menegaskan, Presiden mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan kepala daerah.
"Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung,” tegasnya.
Selain melaporkan perkembangan kasus korupsi, Tito mengaku turut menyampaikan perlunya memperkuat kapasitas kepala daerah, baik sebelum maupun setelah dilantik.
Menurutnya, pembekalan tersebut penting mengingat latar belakang kepala daerah yang sangat beragam.
"Kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih, karena latar belakangnya berbeda,” jelasnya.
Ia menilai tidak semua kepala daerah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan atau birokrasi.
Banyak di antaranya berasal dari kalangan pengusaha, swasta, hingga artis sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih teknis saat memimpin pemerintahan daerah.
“Gak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi, nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja,” pungkasnya.
TERPOPULER
