REGIONAL:
- Kepala BGN Sudaryono mencopot 137 Kepala Dapur Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah pada Senin, 3 Agustus 2026.
- Pemberhentian tersebut dilakukan akibat pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan, indisipliner, serta penyalahgunaan dana anggaran.
- Badan Gizi Nasional memberlakukan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran dan memperkuat sistem pengawasan operasional berbasis digital.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan pihaknya telah mencopot 137 Kepala Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Sudaryono, pencopotan dilakukan terhadap kepala dapur yang terlibat berbagai pelanggaran, mulai dari kasus keracunan makanan, indisipliner, hingga penyalahgunaan dana.
"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia. Ini saya beri penjelasan lebih rinci, 49 di antaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah," kata Sudaryono usai rapat pimpinan di Kantor BGN di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia menambahkan, lima kepala dapur di Jawa Tengah yang diberhentikan itu salah satunya kepala SPPG Karangturi yang jadi penyuplai MBG untuk SMKN 6 Semarang dan sempat terjadi keracunan terhadap lebih dari 700 siswa dan guru.
Sudaryono mengatakan, pencopotan dilakukan karena berbagai bentuk pelanggaran yang dinilai tidak bisa ditoleransi.
"Jadi ini diberhentikan karena indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu juga, kemudian juga ada yang phishing. Yang phishing itu uangnya, dia berwenang untuk mencarikan uang, tapi kemudian mengaku kena scam, kemudian uangnya hilang, ini kami berhentikan dan dapurnya kami suspend," ungkapnya.
Ia menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, baik yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun penyalahgunaan anggaran.
"Yang jelas, kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance," tegas Sudaryono.
Untuk mencegah pelanggaran serupa, BGN tengah memperkuat sistem pengawasan berbasis digital agar seluruh proses operasional dapat dipantau secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada kepercayaan kepada individu.
"Kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better. Jadi kami tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem," pungkasnya.
TERPOPULER