Marak Kecelakaan Kapal, Puan Tagih Tanggung Jawab Negara dalam Keselamatan Pelayaran

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan atensi serius terhadap rendahnya standar keselamatan dan keamanan transportasi laut di Indonesia.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya angka kecelakaan kapal, termasuk tragedi kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang merenggut nyawa lima penumpang.

“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Kebakaran hebat yang melanda KM Mutiara Sentosa II pada 2 Agustus lalu saat menempuh rute Surabaya–Makassar tersebut menciptakan situasi mencekam.

Banyak penumpang yang terpaksa melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Hingga saat ini, Tim SAR masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang, sembari Pemerintah melakukan validasi data karena adanya perbedaan antara manifestasi (manifes) penumpang dengan kondisi riil di lapangan.

Puan menegaskan, bahwa maraknya insiden di laut harus menjadi evaluasi total bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” ucapnya.

Selain kasus KM Mutiara Sentosa II, Puan juga menyoroti kasus tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar pada Juli lalu, yang kini tengah diusut kepolisian terkait dugaan manipulasi manifes dan kelalaian.

Persoalan administratif dan ketiadaan fasilitas keselamatan seperti sekoci disinyalir menjadi akar masalah yang kerap berulang.

"Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini,” tegas Puan.

Daftar kecelakaan transportasi laut di tahun ini memang cukup panjang. Tercatat mulai dari insiden miringnya KM Dharma Kartika IX di Balikpapan pada Januari, kebakaran KM Anaya di Maluku pada Maret, hingga kecelakaan KM Sabuk Nusantara 106 di Banda Neira pada April.

Rentetan kejadian tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun dengan tenggelamnya KM Mega Harapan serta mesin matinya kapal wisata KLM Eternity di Pulau Satonda baru-baru ini.

Menurut Puan, keamanan pelayaran harus ditempatkan sebagai agenda nasional karena menyangkut hak dasar perlindungan nyawa manusia.

“Masyarakat menggunakan kapal laut bukan karena pilihan gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini juga menekankan bahwa rasa aman masyarakat dalam mengakses transportasi publik adalah tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, performa pemerintah dan operator tidak boleh hanya diukur dari angka statistik arus logistik semata.

“Maka penting bagi Pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggaraan transportasi laut nasional,” ungkap Puan.

Ia menambahkan bahwa standar keberhasilan harus mencakup kemampuan mitigasi dan penyelamatan.

“Tetapi juga dari kemampuan mencegah kecelakaan, mempercepat penyelamatan korban, serta menurunkan tingkat fatalitas setiap insiden,” katanya.

“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” lanjutnya.

Puan pun mendorong adanya target nasional yang jelas untuk menurunkan angka kecelakaan laut, disertai dengan tanggung jawab yang terukur dari setiap kementerian dan lembaga terkait.

“Dengan demikian, setiap lembaga/kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” sebut Puan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi setiap warganya yang melakukan perjalanan antar-pulau.

“Indonesia sebagai negara kepulauan harus mampu menghadirkan sistem transportasi yang bukan hanya untuk menghubungkan antarpulau, tetapi juga menjamin bahwa setiap perjalanan berlangsung dengan standar keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” jelasnya.

“Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman, adalah hak masyarakat yang harus bisa diwujudkan oleh Negara,” sambungnya.