Tukin TNI Naik Usai 8 Tahun Stagnan, Kenapa Gaji Guru Masih Tertinggal?

Suara.com - Ketika guru honorer masih mengelus dada melihat slip gaji, ribuan prajurit dan aparatur pertahanan justru baru saja mendapat kabar gembira dari Istana.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 42/2026 dan Perpres No. 43/2026 resmi menaikkan indeks tunjangan kinerja (tukin) TNI serta Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara drastis, melompat dari 70 persen menjadi 90 persen.

Ketok palu ini membuat publik kian meradang di tengah perbandingan pahit, ketika ruang markas dilimpahi anggaran, sementara ruang-ruang kelas masih dibiarkan merana.

Lantas, apa sebenarnya kalkulasi teknis dan politik anggaran di balik langkah berani Presiden Prabowo ini, dan bagaimana pemerintah menjawab jeritan para pendidik?

Mengapa Tukin TNI dan Kemenhan Dinaikkan?

Pemerintah menegaskan kenaikan tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan berpatokan pada capaian nyata di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) instansi tersebut dinilai berhasil memenuhi kualifikasi evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga berhak mendapatkan peningkatan indeks.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengungkap bahwa indeks tukin sektor pertahanan sudah tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018.

Penyesuaian ini dinilai krusial karena kementerian dan lembaga lain telah lebih dulu menerima kenaikan hak finansial serupa.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme penilaian yang dilakukan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku," kata Rico.

Selain faktor remunerasi, pemerintah menyebut kenaikan tukin merupakan bentuk apresiasi terhadap beban tugas prajurit TNI dan pegawai Kemhan.

Pasalnya mereka tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga terlibat dalam operasi di wilayah rawan, penanganan bencana, hingga mendukung berbagai program strategis nasional.

Publik Pertanyakan Prioritas Anggaran Pemerintah

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, mengatakan bahwa publik memiliki alasan yang masuk akal untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Mengingat kenaikan diberikan secara berbeda dan paling besar kepada sektor pertahanan.

"Publik secara luas punya alasan yang masuk akal untuk mengkritisi, mempertanyakan kebijakan itu," tegas Gabriel kepada Suara.com, Selasa (4/8/2026).

Menurut Gabriel, publik tidak hanya mempersoalkan besaran kenaikan tukin namun mempertanyakan alasan pemerintah memprioritaskan Kemhan dan TNI.

Apalagi kenaikan dilakukan di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan guru, dosen, hingga tenaga kesehatan. Kebijakan itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja negara.

"Kenapa Kemhan? Kenapa bukan kementerian misalnya Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyasar katakanlah para guru, tenaga kesehatan," ujar dia.

Jika kemudian pemerintah memang ingin meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), semestinya kebijakan itu diterapkan secara menyeluruh atau dilakukan bertahap dengan peta jalan yang jelas.

Selain itu pemerintah perlu menjelaskan dasar kajian dan tahapan pelaksanaan yang jelas agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Kalau beliau memang peduli dengan kesejahteraan ASN supaya mereka bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, ya harusnya dibuat diberikan kepada semuanya dong," katanya.

Belum lagi menyoal kondisi fiskal negara yang saat ini sedang menghadapi tekanan. Oleh sebab itu setiap kebijakan belanja harus disusun secara hati-hati.

Keadilan Anggaran Dipertanyakan

Kenaikan tukin TNI ini turut memunculkan kritik terkait arah prioritas anggaran pemerintah.

Ketua Caksana Institute, Wasingatu Zakiyah, menilai kebijakan tersebut harus dilihat dalam kerangka keadilan distributif, bukan sekadar memenuhi kebutuhan satu sektor.

Menurutnya, negara wajib memastikan peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan tidak mengurangi komitmen terhadap sektor pendidikan yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.

Zaki menegaskan prioritas anggaran harus disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

"Harus dipastikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan tidak mengorbankan komitmen negara terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik," kata Zaki kepada Suara.com.

Disampaikan Zaki, alasan tingginya risiko tugas TNI maupun kebutuhan menjaga profesionalisme memang dapat dipahami.

Namun, kenaikan tukin semestinya menjadi bagian dari reformasi sistem remunerasi ASN secara menyeluruh, bukan kebijakan yang berjalan secara parsial.

"Nggak bisa tiba-tiba kemudian dinaikkan begitu saja. Kalau misalnya ini kan kenaikannya parsial," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa memperkuat pertahanan dan meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan.

Menurutnya, guru merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Sehingga kesejahteraan tenaga pendidik seharusnya mendapat perhatian yang sama besar.

Di sisi lain, Zaki menilai pola pengambilan kebijakan pemerintah justru memunculkan tanda tanya karena dinilai tidak menunjukkan perencanaan yang matang.

Ia menyebut kebijakan tersebut terkesan lahir secara mendadak tanpa melihat arah pembangunan nasional maupun persoalan yang telah lama dihadapi para pendidik di tanah air.

"Semuanya parsial, semuanya tidak dirancang dalam melihat sesuatu yang lebih panjang," ucapnya.

Zaki menyebut, kondisi itu membuat publik semakin mempertanyakan prioritas pemerintah.

Di saat guru honorer telah lama menuntut perbaikan kesejahteraan namun tak pernah diwujudkan dengan alasan keterbatasan anggaran, pemerintah justru lebih dahulu menaikkan tukin TNI.

Keputusan ini yang kemudian memunculkan persepsi ketimpangan dalam distribusi anggaran negara.

"Yang teriak guru honorer, yang diserahkan ke daerah, sementara daerah dipotong habis-habisan. Eh yang dinaikkan tukinnya malah TNI," ujarnya.

Klartifikasi Istana

Pemerintah membantah anggapan bahwa kenaikan tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan berarti mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah juga tengah menyiapkan penyesuaian kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

Dipaparkan Prasetyo, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akan difokuskan, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga-tenaga kesehatan di daerah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang apa tergolong cukup sulit begitu," tutur Pras.

Pemerintah menepis anggapan bahwa kenaikan tukin TNI dan Kemhan merupakan bentuk perlakuan istimewa dari pemerintah.

Prasetyo bilang, setiap kementerian dan lembaga memiliki mekanisme remunerasi yang berbeda sehingga penyesuaiannya tidak dapat dilakukan secara serentak.

"Ya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda," kata Pras.

Kenaikan Tukin Harus Berbuah Profesionalisme

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Mutiarin, menilai kenaikan tukin TNI memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan negara dan masyarakat.

"Tujuan utama tunjangan kinerja adalah mendorong profesionalisme, memperkuat reformasi birokrasi, dan membangun integritas TNI. Kalau tukinnya tinggi, kinerjanya juga harus tinggi," kata Dyah.

Dyah menegaskan evaluasi terhadap kenaikan tukin tidak cukup hanya mengukur kedisiplinan administratif.

Pemerintah perlu memastikan peningkatan kesejahteraan berdampak pada profesionalisme, integritas, kesiapsiagaan, efektivitas organisasi, hingga kualitas pelaksanaan fungsi pertahanan.

Tak sampai di situ, ia mendorong pemerintah melakukan audit dan evaluasi secara berkala. Hal ini tak terlepas dari anggaran tukin berasal dari APBN.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur apakah kenaikan tunjangan benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas institusi pertahanan.

"Audit berkala penting dilakukan untuk memastikan apakah setelah menerima kenaikan tukin, TNI menjadi lebih profesional, disiplin, dan efektif dalam menjalankan fungsi pertahanan negara," katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sektor pendidikan dalam penyusunan prioritas anggaran.

Menurutnya, perhatian terhadap guru dan dosen tetap perlu diperkuat agar tidak muncul kesan adanya ketimpangan kesejahteraan di antara aparatur negara.

"Perhatian terhadap guru dan dosen masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi," tegasnya.

Peningkatan kesejahteraan aparatur seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Jika pembenahan kesejahteraan tenaga pendidik terus tertunda, pemerintah berisiko menghadapi stagnasi kualitas pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.