KPK: Pemerasan Bupati Pemalang Baru Libatkan Staf KPK Dias dan Ayahnya, Perantara Masih Diusut

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap Bupati Nonaktif Pemalang Anom Widiyantoro terkait pengurusan perkara di KPK sejauh ini hanya Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto (LBS).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dias diduga turut melakukan pemerasan tersebut dengan membocorkan informasi terkait perkara yang sedang ditangani KPK.

“Sejauh ini DIS hanya dengan ayahnya, LBS ini, ya, dalam melakukan dugaan praktik pemerasan (terhadap) Bupati Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).

Meski begitu, lembaga antirasuah itu belum mengetahui bagaimana Lilik dapat memeras Anom. Untuk itu, penyidik masih akan mendalami mekanisme dugaan pemerasan tersebut.

“Nah, tentu ini juga didalami mengapa kemudian bisa terhubung, ya, antara LBS dengan saudara AWI selaku Bupati Pemalang ini,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan penyidik juga masih akan mencari pihak yang menjadi penghubung antara Lilik dan Anom.

“Apakah langsung atau memang ada perantara, kemudian perantara ini perannya sejauh mana, gitu, ya, apakah juga ada penerimaan yang dilakukan dari pihak bupati semuanya nanti akan didalami,” tandas Budi.

KPK diketahui menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, tahun 2025–2026 serta dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di KPK pada 2026.

Adapun empat tersangka tersebut ialah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI); pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris (GHA); Lilik Budi Suprianto (LBS) selaku pihak swasta; serta Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias (DIS), yang juga merupakan putra Lilik.

Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Anom dan Haris disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian, Lilik dan Setya Budi Dias diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.