- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terseret dugaan kasus gratifikasi Bupati Kuansing.
- KPK menyoroti selisih pengembalian uang amplop Singapura oleh Raja Juli.
- Karier politik Raja Juli Antoni membentang dari PDIP hingga pendiri PSI.
Suara.com - Sosok Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni belakangan ini cukup disorot.
Namanya ikut disebut dalam kasus ugaan gratifikasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.
Kabar terbaru, KPK menyoroti adanya selisih uang dalam amplop yang dikembalikan oleh Raja Juli Antoni.
Dari total 14.000 Dolar Singapura yang diduga diberikan Suhardiman, Raja Juli Antoni dikabarkan hanya mengembalikan 12.000 Dolar Singapura.
Hal ini tentu membuat sosok Raja Juli Antoni menjadi sorotan publik, mulai dari jejak karier politiknya hingga bisa duduk di kursi menteri.
Pentolan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Raja Juli Antoni dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia bukan sekadar kader biasa, melainkan salah satu pendiri partai yang identik dengan anak muda tersebut.
Saat ini, Raja Juli menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI.
Sebelum berlabuh dan membesarkan PSI, ia ternyata memiliki riwayat politik di partai lain.
Raja Juli tercatat pernah menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP) hingga tahun 2014.
Ia bahkan sempat maju sebagai Caleg DPR RI dari PDIP pada Pemilu 2009 untuk Dapil Jawa Barat IX.
Namun, saat itu ia gagal melenggang ke Senayan setelah kalah perolehan suara dari politisi senior seperti Maruarar Sirait dan TB Hasanuddin.
Karier Melesat di Era Jokowi hingga Prabowo
Karier birokrasi Raja Juli Antoni mulai meroket saat ditunjuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pada era Jokowi, Ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN pada Juni 2022.
Selain itu, ia juga sempat dipercaya mengemban amanah sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Kepercayaan tersebut berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Per 20 Oktober 2024, Raja Juli resmi dilantik sebagai Menteri Kehutanan RI periode 2024-2029.
Sebelum masuk ke politik praktis, ia aktif di organisasi Muhammadiyah sebagai Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) periode 2000-2002 dan menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute.