- Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026, bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
- PKB menerima informasi dari Istana bahwa rencana perombakan kabinet atau reshuffle bersifat terbatas untuk mengisi posisi yang kosong.
- PKB berharap menteri baru memahami bidang tugasnya dan meminta Presiden mempertimbangkan suara serta harapan masyarakat.
Suara.com - Jelang isu reshuffle kabinet, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih tak ikut larut dalam perdebatan soal latar belakang calon menteri yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto.
Sikap itu disampaikan PKB merespons dorongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Prabowo lebih mengutamakan sosok profesional untuk mengisi kursi menteri, tanpa harus berasal dari partai politik. Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan, urusan siapa yang masuk atau keluar dari kabinet sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
"Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden," kata Daniel kepada awak media di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dengan begitu, bagi PKB, latar belakang partai politik maupun profesional bukan persoalan utama. Yang terpenting, keputusan akhir berada di tangan Presiden.
PKB juga mengaku sejauh ini belum melihat adanya sinyal bahwa reshuffle akan dilakukan secara besar-besaran. Daniel menyebut informasi yang diterima dari Istana mengarah pada reshuffle terbatas, terutama untuk mengisi posisi yang saat ini kosong.
"Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong," ujarnya.
Namun, Daniel tidak menutup kemungkinan Prabowo melakukan perubahan pada posisi lain di kabinet. Menurutnya, jika Presiden nantinya memutuskan melakukan perubahan di luar jabatan yang kosong, keputusan tersebut tetap menjadi kewenangan Prabowo.
"Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya," sambungnya.
Meski menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Prabowo, PKB tetap memiliki harapan terhadap sosok yang nantinya dipercaya menduduki kursi menteri.
Daniel mengatakan menteri baru harus memahami bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia juga meminta suara masyarakat ikut menjadi pertimbangan Presiden dalam menentukan pilihan.
"Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan," ujarnya.
Sebelumnya, PKS mendorong agar Prabowo mempertimbangkan sosok profesional dalam melakukan reshuffle kabinet. Dorongan tersebut muncul di tengah isu perubahan sejumlah posisi menteri di pemerintahan Prabowo.