REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah menyiapkan tambahan dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun untuk mengatasi belanja pegawai di daerah.
- Keputusan tanggal 5 Agustus 2026 tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto guna mencegah adanya pegawai pemerintah yang dirumahkan.
- Bantuan bagi 546 daerah itu bersumber dari pelunasan kurang bayar Dana Bagi Hasil dan tambahan Dana Alokasi Umum.
"Alhamdulillah tanggal 5 Agustus yang lalu dari hasil pembicaraan kita dan kemudian Pak Menkeu lapor kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah mengambil keputusan untuk membantu Pemerintah Daerah dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026, tanggal 5 Agustus," ujarnya.
Tito menyebut dukungan tersebut diberikan kepada sekitar 546 daerah dengan total anggaran mencapai Rp18,9 triliun.
Dari total tersebut, lebih dari Rp10 triliun berasal dari kurang bayar DBH yang disalurkan kepada daerah.
"Kemudian 8 triliun lebih itu adalah dari penambahan istilahnya top-up tambahan Dana Alokasi Umum," imbuhnya.
Melalui tambahan fiskal tersebut, Tito berharap persoalan pembayaran belanja pegawai di daerah dapat terselesaikan, termasuk bagi PPPK dan PPPK paruh waktu.
TERPOPULER
