3 Juta KK Sudah Masuk Perlinsos Digital, Pemerintah Uji Sistem di 43 Daerah

Suara.com - Upaya pemerintah mendigitalisasi pendataan perlindungan sosial mulai menunjukkan respons besar dari masyarakat. Dalam satu bulan masa uji coba, sebanyak 3 juta Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar melalui layanan Perlinsos Digital yang saat ini diterapkan di 43 kabupaten/kota.

Besarnya jumlah pendaftaran tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendataan sosial yang lebih mudah, sekaligus membuka ruang bagi keluarga untuk memastikan informasi mengenai kondisi mereka tercatat secara lebih mutakhir.

Perlinsos Digital memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pembaruan data keluarga secara mandiri. Layanan ini juga memberikan akses bagi masyarakat untuk melihat informasi terkait status kelayakan perlindungan sosial.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa terdaftar dalam Perlinsos Digital tidak serta-merta membuat seseorang menjadi penerima bantuan sosial. Pendaftaran merupakan bagian dari proses pendataan yang digunakan untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran.

Hal ini penting mengingat kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat berubah. Perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi ekonomi, maupun keadaan lainnya dapat membuat data keluarga yang sebelumnya tercatat tidak lagi menggambarkan kondisi terkini.

Karena itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperbarui informasi apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data.

“Dalam satu bulan, 3 juta KK telah terdaftar. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat untuk dapat mendaftarkan dan memperbarui data keluarganya dengan proses yang lebih mudah,” ujar Rahmat Danu Andika, Koordinator Gugus Tugas Harian, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Menurut Rahmat, capaian tersebut sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah dalam menyempurnakan mekanisme layanan.

“Capaian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk terus menyempurnakan proses bersama pemerintah daerah, Agen Perlinsos, dan berbagai pihak, agar dapat mendukung perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran,” katanya.

Daftar Kurang dari Lima Menit

Masyarakat yang ingin mendaftarkan atau memperbarui data dapat mengakses portal perlinsos.kemensos.go.id. Proses tersebut dapat dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau NIK.

Tahapan pendaftaran dirancang agar dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Apabila masyarakat menemukan data yang tidak sesuai, tersedia pula kanal untuk mengajukan sanggahan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, Agen Perlinsos turut membantu proses pendaftaran maupun pembaruan data. Pelaksanaan uji coba juga melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan layanan dapat berjalan di lapangan.

Jadi Uji Coba Transformasi Digital Pemerintah

Perlinsos Digital tidak hanya ditujukan sebagai sarana pendaftaran data perlindungan sosial. Layanan ini juga menjadi salah satu contoh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dalam transformasi layanan pemerintah.

Dalam pengembangannya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi salah satu fondasi untuk mendukung konektivitas serta pertukaran dan pemanfaatan data lintas instansi secara lebih terintegrasi.

Dengan sistem yang lebih terhubung, pemerintah berharap masyarakat tidak perlu menghadapi proses administratif yang berulang ketika mengakses layanan publik.

Digitalisasi layanan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi digital pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Fokusnya bukan sekadar memindahkan layanan konvensional ke platform digital, tetapi membuat layanan publik lebih sederhana, terhubung, dan mudah digunakan.

Uji coba Perlinsos Digital di 43 kabupaten/kota masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Hasil pelaksanaan di daerah tersebut selanjutnya akan dievaluasi untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme layanan.

Pemerintah merencanakan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar sebelum Perlinsos Digital diterapkan secara nasional pada akhir 2026.